JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Ratusan warga bekas korban kebakaran di Taman Kota RW 05 Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, berunjuk rasa dengan menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka minta kepada wakil rakyat untuk mendesak Gubernur Anies Baswedan agar mengizinkan warga untuk membangun kembali rumahnya.
Kedatangan ratusan warga yang terdiri dari anak-anak sampai orang tua tersebut, diterima anggota DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan di lobi gedung baru DPRD. “Sudah lebih satu bulan, kami hidup menggelandang. Tidur sekenanya di tenda ataupun mushola. Kami mohon agar Pemprov DKI tidak melarang kami membangun lagi,” ujar Puput, salah satu warga, Rabu (2/5).
Menurutnya, seluruh warga korban kebakaran menyadari mereka selama ini menempati lahan milik Pemprov DKI. “Tapi kami sudah sangat lama tinggal di tempat tersebut, sejak tahun 1974. Kebakaran yang terjadi pada tanggal 30 April lalu mengakibatkan 132 hunian ludes yang ditempati lebih dari 500 jiwa,” timpal Suryanto, warga lainnya. Sebagian besar warga mengenakan kaos merah, identik dengan warna khas partai berlambang kepala banteng. 
Keresahan warga muncul sejak dua pekan terakhir karena lokasi mulai dijaga ketat Satpol PP yang melarang warga membangun kembali rumah yang terbakar. Beberapa warga yang sudah terlanjur membangun dengan material seadanya langsung distop petugas dan diberikan surat peringatan tahap 1 dan 2.
“Pak Anies ternyata cuma janji gombal. Dulu saat kampanye bilang, dirinya anti penggusuran, tapi ternyata tempat permukiman kami bakal digusur. Untuk itu, mohon kepada Fraksi PDIP DKI Jakarta untuk memperjuangkan nasib kami, agar bisa tetap tinggal di Taman Kota,” timpal warga lainnya.
Sereida mengatakan pihaknya mewakili Fraksi PDIP berjanji akan memperjuangkan aspirasi warga. “Kami tahu bahwa lahan itu peruntukan fasos/fasum milik Pemprov DKI. Tapi warga ini kan baru mendapat musibah, huniannya habis terbakar. Sebaiknya Gubernur Anies memberikan toleransi dan berkomitmen menepati janji kampanye anti penggusuran,” ujar Sereida yang juga anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. ■ RED/JOKO
