JAKARTA [POSBERITAKOTA] ■ Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan Satpol PP untuk membongkar semua papan reklame yang sebelumnya telah disegel. Sedikitnya ada 60 titik baliho di kawasan kendali ketat yang telah disilang merah dan harus dibongkar rata tanah.
Anies mengatakan bahwa pihaknya tidak mau kendor lagi soal penertiban reklame, karena kalau dibiarkan para pengusaha media out door makin bandel. “Satpol PP harus bertindak tegas terhadap 60-an papan reklame yang melanggar aturan. Semua harus ditebang habis,” ujar Anies di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (25/10).
Tindakan tegas ini sebagai shock therapy kepada para pengusaha reklame yang bandel tidak mengurus izin ataupun membayar pajak. Apalagi dalam penertiban ini pihaknya bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka pelanggar uang pajak negara ini bisa ditangkap KPK untuk dikandangkan.
“Biar pelaku jera,” tandas Anies pada beberapa hari lalu bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memimpin apel upacara penertiban reklame di Jl Rasuna Said, Kuningan, Jaksel.
Pada kegiatan tersebut, Satpol PP mulai membongkar papan reklame yang sebelumnya telah disegel. Hingga hari ini, petugas sudah membongkar belasan reklame di kawasan kendali ketat seperti di Jalan Rasuna Said, S Parman, Gatot Soebroto, MH Thamrin, dan Sudirman.
Dalam tahap penyegelan sebenarnya pemilik diberi kesempatan untuk membongkar sendiri supaya mereka tidak dikenakan penalti ketika mengurus izin reklame lagi.
Anies menegaskan Satpol PP harus ngebut kerja keras. “Saya minta hingga akhir Oktober ini, semua reklame tersebut sudah dibongkar. Bagi pemilik yang tak mau bongkar sendiri, dikenakan penalti minimal enam bulan tidak boleh mengajukan permohonan izin reklame,” tandas Anies yang akan memantau lapangan.
Sedangkan untuk Perolehan pajak reklame tahun ini sebesar Rp 964 miliar. “Jika aturan ditegakkan, pendapatan iklan mungkin bisa naik dua kali lipat,” pungkasnya. ■ RED/JOKO
