JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian diminta bertindak tegas dalam pengamanan soal sidang gugatan Pilpres yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika ada kelompok atau pihak tertentu yang berbuat onar sebaiknya ditembak di tempat saja, biar kapok.
Hal itu diserukan Forum Silaturahmi Dai Muda Jakarta (FSDMJ) sehubungan dengan adanya undangan agenda halal bihalal dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 sekaligus menyikapi hasil sengketa Pilpres di depan gedung MK pada tanggal 26 dan 27 Juni. “Seluruh elemen masyarakat tidak usah memenuhi undangan tersebut,” ujar penasihat FSDMJ Habib Salim Jindan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/6).
Menurutnya undangan halal bihalal di depan gedung MK menjelang putusan sidang gugatan Pilpres hanya merupakan kamuflase politik. Tujuannya hanya untuk memperkeruh suasana.
“Dan, seandainya putusan MK tidak memuaskan, maka masyarakat yang hadir di lokasi akan dijadukan umpan untuk memancing pertikaian,” kata Salim didampingi sejumlah pengurus forum antara lain Ustadz Muslim, Ustadz Fikri, Ustadz Dani, dan Ustadz Achmat Sugiyono.
Menurutnya kegiatan berkedok halal bihalal akan cenderung rusuh. Lihatlah contoh sebelumnya, insiden 22 Mei lalu yang sebelumnya dikemas dalam Aksi Super Damai namun nyatanya rusuh juga.
“Untuk itu kami minta kepada Marsekal Hadi Tjahjanto dan Jenderal Pol Tito untuk memperketat keamanan. Jika ada yan g rusuh, kami minta supaya ditembak di tempat,” tandasnya.
Berkenaan dengan undangan yang viral lewat medsos itu, FSDMJ menyatakan sikap. Deklarasi tersebut dibacakan Ustadz Likal Zikri yang intinya sebagai berikut.
“Pertama, FSDMJ menolak undangan yang mengatasnamakan kegiatan halal bihalal di depan gedung MK. Kedua, undangan halal bihalal yang kemudian diganti dengan Tahlul Akbar menjadi keprihatinan kita semua karena rawan ditunggangi. Ketiga, kami menilai kegiatan tersebut sebagai kamuflase politik. Keempat, FSDMJ menolak segala bentuk tindakan anarkhis. Dan Kelima, FSDMJ mendukung apapun putusan MK soal sengketa Pilpres 2019. ■ RED/JOKO/S
