BEKASI (POSBERITAKOTA) – Setelah rekomendasi DPP Partai Golkar terkait calon wakil bupati (Cawabup) Kabupaten Bekasi turun, ternyata tarik ulur terus terjadi. Parpol koalisi diluar Golkar malah mendesak Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja segera mengirim dua nama yang sudah mendapat rekomendasi, Tuti Nur Cholifah Yasin dan Ahmad Marjuki ke DPRD untuk digelar paripurna pemilihan.
Pertarungan kedua kubu juga tak kalah sengit. Ada kubu yang menginginkan segera digelar paripurna, sebelum dewan lama masa baktinya berakhir. Sedangkan kubu yang lain menginginkan kedua Cawagub dipilih pasca anggota DPRD periode 2019- 2023 dilantik. “Sudah becek, Bang! Sebagian besar sudah terkondisikan,” jelas salah satu pentolan Golkar yang tidak mau disebut namanya.
Dia menegaskan, meski kedua nama tersebut yang direkomendasikan, namun sangat disayangkan munculnya nama diluar kader Golkar maupun kader Parpol koalisi. Apalagi yang muncul orang ‘luar’ di Kabupaten Bekasi.
Sosok ‘orang luar’ yang dimaksud, munculnya nama Ahmad Marjuki. Ahmad Marjuki sebelumnya adalah Ketua Tanzid NU Kab Karawang. Beliau juga pernah maju dalam Pilkada Kab Karawang 2015 berpasangan dengan Dedi Gumelar (Miing), karena diusung oleh PDIP serta disokong Hanura dan PBB.
Bahkan ketika itu Marjuki mengatakan sebagai kader PDIP sejak tahun 2000. Pada Minggu 29 Desember 2015 silam, ia menegaskan telah mengantongi KTA PDIP.
Sedangkan DPD Partai Golkar Karawang malah mencalonkan Saan Mustofa – Iman Sumantri yang didapuk oleh Nasdem dan Gerindra. Kedua pasangan Pilkada tersebut, ‘keok’ oleh pasangan Cellica Nurrachadiana – Ahmad Zamaksari.
Ahmad Marjuki yang berlatar belakang pengusaha sukses memiliki banyak kolega politik, salah satunya Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi. Langkahnya untuk mendapatkan rekomendasi sangat fenomenal diluar dugaan para politisi di Kab Bekasi. Karena memiliki kekuatan finansial, mau tidak mau kubu Tuti Nurcholifah Yasin dibuat ketar-ketir. Kubu Tuti berharap Bupati Eka, mendukungnya sebagai bagian ‘jasa’ politik memuluskan langkah Eka menduduki kursi bupati.
“Yang berkeringat dan banyak keluar biaya politik kan mantan Bupati Bekasi,Neneng Hasanah Yasin. Itu realitanya,” ujar pentolan Golkar tersebut.
Hingga kini belum jelas, dua nama yang sudah ditangan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, kapan dikirim ke Panlih DPRD. Atau, memang akan diulur hingga anggota dewan baru periode mendatang dilantik? ■ RED/DI2T/GOES
