JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Menjelang momentum digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2020, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menegaskan betapa perlunya gotong royong dan penegakan protokol kesehatan dalam kehidupan di masyarakat dan penyelenggaraan Pilkada Serentak.
Harapan tersebut diungkapkan Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana KPCPEN, saat hadir di acara Pencanangan Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 Yang Aman, Damai dan Sehat, di Polda Metro Jaya, Kamis (9/9/2020).
Erick juga menyebutkan bahwa Pemerintah saat ini terus berupaya menekan angka kasus dan fatality rate (kematian) supaya berangsur membaik. Hal tersebut menjadi tanggungjawab bersama semua pihak. Mulai dari pihak KPU, Bawaslu termasuk para kontestan yang akan bertarung dalam Pilkada nantinya.
“Sebaiknya, tolong dipastikan bahwa suksesnya Pilkada jangan menjadi kegagalan penanganan COVID-19. Kenapa? Karena, tidak ada artinya, sukses Pilkada tetapi penanganan COVID-19 justru.gagal,” paparnya.
Erick juga meminta para kontestan Pilkada untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menjaga fatality rate di tengah-tengah masyarakat, kendati sedang bersaing dalam kontestasi Pilkada. “Ini tanggungjawab bersama dan pemimpin sejati adalah pemimpin yang bertanggungjawab pada masyarakat.”
Dipaparkan Erick bahwa dalam tren-nya sendiri, fatality (rate) kita baik. Yakni dari 9 persen di bulan April terus menurun menjadi 4 persen (Agustus). Namun jika dibandingkan grafik (rata-rata) yang ada di dunia, kita masih lebih tinggi (persentasenya).
”Sungguh kehilangan besar, bahwa karena COVID-19, ada anak yang kehilangan orangtuanya. Orangtua kehilangan anaknya, ada suami yang kehilangan istrinya, dan sebaliknya. Bahkan dalam skala bernegara, negara telah kehilangan orang-orang terbaiknya. Pemikir terbaiknya, para tenaga kesehatan yang demikian berharga. Dan, semuanya itu tidak mudah tergantikan,” ucap Erick.
Karena itu pula, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah berikut masyarakatnya – harus menjaga agar penyebaran COVID-19 terkendali dan tren kesembuhan terus membaik. Memang diakuinya tidaklah mudah. “Namun, kalau kita bergotong royong, Insya Allah bisa,” harapnya.
Masih terkait itu, maka Operasi Yustisi akan diberlakukan. TNI-Polri bersama Pemerintah Daerah, didukung KPU, Bawaslu, tokoh agama serta masyarakat akan menegakkan disiplin protokol kesehatan hingga ke desa-desa dan kelurahan. Tentu saja sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa 83 ribu titik yang tersebar di kelurahan dan desa menjadi ujung dari penyelesaian masalah.
Pemerintah Daerah pun harus bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan didukung penuh oleh KPCPEN dengan prioritas pada kesehatan. “Jadi prioritas Komite sangat jelas. Indonesia sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh dengan urutan prioritas yang jelas. Indonesia Sehat yang utama, kalau tidak sehat, maka tidak bekerja, kalau tidak bekerja, tidak tumbuh,” katanya.
Maka itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan memastikan bahwa Orang Tanpa Gejala (OTG) yang tidak bisa isolasi mandiri, bisa dirawat di fasilitas seperti Wisma Atlet di Jakarta. “Ini agar memastikan kita bisa menjaga para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para pejuang dan pahlawan penanganan COVID-19. Tujuannya supaya tidak kewalahan dan kelelahan. Seluruh Rumah Sakit bisa menjadi bagian upaya penanganan COVID-19 dengan memprioritaskan mereka yang memiliki gejala dan menderita sakit,” pungkas Erick Thohir. □ RED/GOES
