26.7 C
Jakarta
22 November 2024 - 05:08
PosBeritaKota.com
Politik

Berdasarkan Akal Sehat, SBY : “Sulit Diterima PK Moeldoko Dikabulkan MA karena Sudah 16 Kali Kalah di Pengadilan”

JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Unggahan Pakar Hukum Tatanegara Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait bakal terjadi pengambilalihan Partai Demokrat (PD) oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA), mendapat tanggapan serius dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tak hanya itu saja. Bahkan, Presiden ke-6 RI tersebut, mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Ditegaskan SBY tentang info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024 mendatang, jelas bahwa hal itu adalah kemunduran demokrasi.

“Semalam, saya juga merima telepon dari mantan menteri yang kemudian menyampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Malah, pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan, ini serius bahwa Partai Demokrat bakal diambil alih?” Begitu ucap SBY dengan nada tanya.

Menurut SBY lebih lanjut bahwa berdasarkan akal sehat, tidak mungkin terjadi. “Jadi, sangat sulit diterima PK Moeldoko itu dikabulkan MA. Kenapa? Karena, sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko, kalah di pengadilan. Jika ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk mengganggu Partai Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 mendatang, barangkali benar. Dan, ini benar-benar berita yang sangat buruk,” ucapnya, tandas.

Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, tegakkan kebenaran & keadilan. “Indonesia bukanlah negara predator (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba. Yang kuat menang dan yang lemah selalu kalah,” ucapnya.

Pada bagian lain, SBY juga menghimbau agar kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air, bisa mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Ini harus dilakukan. Jika keadilan tak datang, kita juga berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” pungkas Presiden ke-6 RI tersebut melalui keterangan tertulis yang diterima POSBERITAKOTA, Senin (29/5/2023) ■ RED/AGUS SANTOSA

Related posts

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari Usul Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp 76,656 Triliun

Redaksi Posberitakota

Dicuekin Golkar, DEDI MULYADI : Bisa Disorong PDIP jadi Cagub Jabar

Redaksi Posberitakota

Ini di Depok, PARTAI GERINDRA Buka Pendaftaran Bacaleg 2019

Redaksi Posberitakota

Leave a Comment

Beranda
Terkini
Trending
Kontak
Tentang