Ditengah Revisi UU No 29 Tahun 2007, SENATOR DAILAMI FIRDAUS Sebut FGD Jadi Rangkaian Sejarah Perjuangan Masuknya Lembaga Adat Betawi

JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Digelarnya Forum Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema ‘Peluang dan Tantangan Lembaga Adat Betawi Ditengah Revisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007′, diharapkan bisa menjadi rangkaian sejarah perjuangan masuknya Lembaga Adat Betawi. Selain nantinya bisa bertambah maju dan juga semakin bermartabat.

Sedangkan FGD itu sendiri diadakan atas inisiasi dari Keluarga Mahasiswa Betawi (KMB) yang bersinergi dengan Pusat Studi Betawi Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA) Jakarta. Selain Senator DKI Prof Dr H Dailami Firdaus SH L.LM, hadir pula Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB) Marullah Matali serta sejumlah Tokoh Betawi lain.

Saat memberikan kata sambutan pembuka, Senator (Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI DKI Jakarta) Prof Dailami Firdaus menegaskan bahwa terkait diadakannya FGD bisa menjadi bagian dari rangkaian sejarah perjuangan masyarakat Betawi untuk maju dan bermartabat hingga masuknya Lembaga Adat Betawi di dalam Revisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007, sebagaimana amanah UUD 45 Negara Republik Indonesia Pasal 18 B.

“Karena itu, melalui kegiatan ini pembahasannya harus lebih fokus pada inventarisasi Hukum Adat Masyarakat Betawi. Dari situ nantinya tidak dapat disepelekan, karena saling berkaitan satu sama lain. Dan, ini tentu saja menjadi tanggungjawab kita bersama,” tegasnya saat diwawancarai awak media di lokasi acara FGD Kampus 2 Universitas As-Syafi’iyah, Selasa (6/6/2023) sore.

Di sisi lain, tokoh dan putra asli Betawi satu ini berharap agar hasil FGD dapat memberikan masukan-masukan yang positif dan konstruktif terutama mengenai Hukum Adat Masyarakat Betawi. Kedepannya, imbuh Prof Dailami, bukan hanya budayanya saja yang diakui. Namun juga diakui pula masyarakat Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta secara utuh, karena hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi, bentuk perjuangan ini tidak dapat ditanggung atau dipikul secara sendiri-sendiri. Tetapi, harus kita pikul secara bersama-sama dan saling bahu-membahu serta bergandengan tangan agar terwujud apa yang kita perjuangkan. Yakni memajukan dan memartabatkan kaum Betawi secara utuh dan menjadikan Jakarta menjadi kota bisnis yang berbudaya,” ucapnya, panjang lebar.

Ditambahkan Prof Dailami lebih lanjut bahwa dalam uji sahih Komite I DPD RI di Universitas Indonesia, mengenai revisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007, dirinya terus menyuarakan dan mendorong agar Lembaga Adat Betawi masuk di dalamnya.

“Oleh karenanya, saya terus dan tetap mendorong agar tetap terjadi pemilihan langsung disaat pemilihan kepala daerah dan juga diberikannya alokasi dana khusus untuk Jakarta nantinya. Selain itu juga Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemajuan Jakarta,” paparnya, lagi.

Masih terkait hal tersebut di atas, Prof Dailami mengajak seluruh komponen Betawi untuk bersatu dan bersama-sama berjuang secara maksimal sesuai dengan kemampuan untuk mewujudkan Betawi ke depan yang semakin maju dan disegani.

“Tak lupa, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk Kongres Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi yang akan diselenggarakan 9 dan 10 Juni 2023. Bahkan, saya menyakini dalam kongres pertama itu nanti, bukan hanya bersifat seremonial saja. Namun juga memiliki esensi yang begitu dalam dan kuat. Yaitu sebagai bentuk komitmen kita semua sebagai masyarakat Betawi yang ingin Betawi maju dan sekaligus bermartabat,” katanya, memberi penekanan.

Sementara itu sebagai Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB), Marullah Matali, tak lupa menyampaikan sikap spresiasinya terhadap kegiatan yang diinisiasi oleh Keluarga Mahasiswa Betawi tersebut. “KMB ini hebat telah melakukan sebuah terobosan, karena ada tantangan dan peluang. Terutama, tentu saja karena kaitannya Jakarta setelah tidak berstatus sebagai Ibukota Negara,” tuturnya.

Marullah pun mengajak agar seluruh masyarakat Betawi ikut mensukseskan pelaksanaan Kongres MAPKB yang akan diadakan pada 9-10 Juni mendatang. “Marilah kita songsong Jakarta sebagai Kota Global dan Kota Bisnis yang bermartabat, maju dan berbudaya dengan Betawi sebagai masyarakat inti,” ucap dia.

Patut dan perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan FGD tersebut antara lain menghadirkan narasumber berkompeten. Baik iru Hakim Militer Anggota Pokkimiltama Mahkamah Agung, Brigjen (TNI) Marwan Suliandi; Dosen Antropologi Universitas Indonesia, Yasmine Z Shahab; Ketua Steering Comittee Kongres MAPKB, KH Zainuddin (H Oding) dan Kaprodi Jurusan Ilmu Politik UMJ, Lusi Andriyani.

Tak ketinggalan FGD juga dihadiri sejumlah tokoh Betawi. Sebut saja di antaranya Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi, Beky Mardani; Ketua Forum Betawi Rempug, Lutfi Hakim Munir; Budayawan Betawi, Yahya Andi Saputra hingga Komisaris PT Jakarta Tourisindo (JXB), Muhammad Ichwan Ridwan (Boim). □ RED/AGUS SANTOSA