BOGOR (POSBERITAKOTA) – Pemakaian atau penggunaaan anggaran butuh fokus pada penyesuaian baik situasi maupun kondisi. Malah kalau perlu justru dipikirkan sejak sekarang, karena itu terkait serta untuk menyikapi Jakarta yang sebentar lagi tidak berstatus sebagai Ibukota Negara
Hal tersebut di atas disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, disela-sela melakukan monitoring Rapat Komisi yang membahas Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/10/2023) petang.
“Untuk PMD ini kan berdasarkan pengajuan dari BUMD. Karena itu, begitu sudah dapat, ya seharusnya bisa segera digunakan sesuai perencanaan yang sudah disusun,” ucap Pras mengingatkan saat diwawancari sejumlah Wartawan Koordinatorat Pemprov DKI/DPRD DKI Jakarta (Balkoters).
Dikatakannya lebih lanjut bahwa pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk yang berada di sektor informal – perlu juga dan harus mendapatkan perhatian.
“Seperti pedagang kaki lima (K-5) atau PKL, jugaperlu mendapatkan perhatian. Jadi, jangan sekadar ditertibkan. Namun disediakan pula tempat berjualan yang baik, seperti difasilitasi di Lokbin. Mereka ini punya kebutuhan menafkahi keluarganya,” paparnya.
Selanjutnya, Pras juga tak lupa menekankan tentang pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga yang juga harus menjadi prioritas. Tentu saja, termasuk bagi warga di Kepulauan Seribu.
“Sebab, sekarang ini kan memang sedangmusim kemarau dan ada krisis air bersih. Secara bertahap PAM Jaya harus mampu memenuhi cakupan layanan 100 persen. Bersamaan dengan itu, penggunaan air tanah juga harus bisa diminimalisir,” pintanya, lagi.
Pras juga menambahkan bahwa pembangunan sarana transportasi publik juga harus menjadi prioritasmengakhir. Baik itu LRT, MRT maupun Transjakarta. “Malah kita sudah lihat MRT dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Nah, itu kan sudah bagus. Nanti fase 2 hingga ke Ancol. Lantas, nantinya ada lagi rute Timur-Barat,” tegasnya, mengakhiri. © [RED/AGUS SANTOSA]
