BNPT Minta Hentikan Penyebaran Foto Korban Ledakan di Kampung Melayu

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Masyarakat diminta oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menghentikan penyebarluasan gambar atau video korban ledakan di terminal atau halte TransJakarta Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5) malam WIB. Sebab, hal itu termasuk konten lain yang berpotensi menimbulkan kengerian atau rasa takut di masyarakat.

Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Andi Intang, mengatakan masyarakat harus memahami bahwa penyebarluasan konten kengerian sebagai akibat dari sebuah peristiwa terorisme justru hal tersebut merupakan teror yang sebenarnya. 

“Masyarakat jangan terpancing. Kejadian di Kampung Melayu mungkin hanya memakan tujuh korban luka dan jiwa, tapi ketika gambar atau video potongan tubuh korban disebarluaskan, jutaan orang akan menjadi korban baru,” kata Andi Intang  lagi seperti dikutip dalam siaran pers. 

Andi mencontohkan peristiwa terorisme yang terjadi di Jalan Thamrin, Jakarta, Januari 2016. Saat itu kejadian terlokalisasi hanya di satu titik, namun konten kengerian yang tersebar luas, salah satunya melalui media sosial, menjadikan Jakarta dan sekitarnya lumpuh. 

Baca Juga:  Bom Bunuh Diri Gunakan Anak, ALEXIUS TANTRAJAYA Nilai Bisa Jadi Fenomena Baru Aksi Teroris

Kengerian yang timbul sebagai dampak peristiwa di Thamrin jangan sampai terulang lagi,” tandasnya. 
Andi Intang juga meminta media massa berlaku sama dalam memberitakan peristiwa ledakan di Kampung Melayu. Gambar atau video berbau kengerian diminta tidak ditampilkan. 

“Jika memang tidak bisa tidak ditampilkan, mohon dikaburkan. Jangan secara gamblang ditayangkan dan menebar teror baru ke masyarakat,” himbaunya. 

Andi Intang mengingatkan bahwa perkembangan dunia terorisme menunjukkan kelompok pelaku sudah memanfaatkan media massa, termasuk pers, untuk ikut menyebarluaskan dampak peristiwa teror untuk melipat-gandakan kengerian yang timbul. 
“Masyarakat yang mengetahui media massa yang menebarkan kengerian, silakan lapor ke Dewan Pers atau KPI (Komisi Penyiaran Indonesia-red),” pungkas Andi Intang. ■ Red/Ays

Beri Tanggapan