JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Prof Dr H Dailami Firdaus, meminta sekaligus mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump mengikuti suara mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menolak Jerusalem sebagai ibukota Israel.
Penegasan tersebut diungkapkan Senator asal DKI Jakarta saat diminta menanggapi hasil voting 128 negara pada sidang Majelis Umum PBB tanggal 21 Desember 2017 waktu New York, Amerika Serikat.
“Yang jelas, voting PBB tersebut menandai lemahnya dukungan atas deklarasi 6 Desember Trump lalu. Termasuk sekaligus penolakan atas ancaman Trump yang akan memotong bantuan luar negeri Amerika Serikat jika tidak setuju dengan pandangannya,” tegas Bang Dailami di Jakarta, Jumat (22/12).
Dalam sidang Majelis Umum PBB itu, hanya 9 negara yang mendukung posisi Trump. Mereka umumnya berasal dari negara kecil seperti Palau, Nauru, Mikronesia dan Kepulauan Marshall.
“Sedangkan pengakuan Jerusalem sebagai ibukota Israel telah melegitimasi pendudukan kawasan Masjid al-Aqsha. Padahal, tidak diakui dunia internasional,” papar Bang Dailami lagi.
Dalam pandangannya bahwa negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), telah bertemu di Istanbul sepekan setelah pidato pengakuan Trump. Dan, hal itu telah mendorong berbagai reaksi Uni Eropa dan dunia internasional lainnya, termasuk Dewan Keamanan PBB.
Bahkan adanya reaksi-reaksi tersebut dapat membuat Amerika Serikat dan pemerintahan Trump kehilangan legitimasi sebagai mediator pembicaraan damai perdamaian Timur Tengah yang kredibel, karena telah berpihak kepada Israel secara unilateral atau sepihak.
“Tak bisa dipungkiri, Amerika dibawah Trump telah kehilangan wibawa sebagai super-power ekonomi dan militer. Sebab, banyak sahabat dan sekutunya, tidak setuju dengan pandangan Trump, meski dengan ancaman penghentian bantuan sekalipun” tuturnya.
Menutup komentarnya, Senator yang akrab dengan kalangan media, Prof Dr H Dailami Firdaus akan mengadakan reses sebagai anggota parlemen pada akhir Desember 2017 hingga awal Januari 2018. Bahkan ia berjanji bakal terbuka menyerap berbagai issue lokal, nasional maupun internasional. Termasuk issue Palestina untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang relevan. ■ Red/Goes
