JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Pemerintah cq Kemendag (Kementerian Perdagangan) RI seyogyanya jangan ‘asbun’ (asal bunyi) dalam mengeluarkan pernyataan, terutama untuk menyikapi harga telur ayam yang terus melonjak sangat luar biasa. Dan, hal tersebut dirasakan memberatkan kehidupan masyarakat.
Dihadapkan pada kenyataan di masyarakat, di mana kalangan ibu rumahtangga harus antri dan berdesak-desakan, tentu membuat hati kita semua semakin miris. Bayangkan saja, mereka rela melakukan itu, padahal hanya sekadar untuk membeli telur retak atau pecah.
“Untuk menyikapi persoalan itu, Kemendag seharusnya jangan asal bunyi (asbun) di dalam memberikan pernyataan. Apalagi terkesan meremehkan, bilang kalau harga telur melonjak, karena gelaran Piala Dunia,” kritik pedas Senator Bang Dailami, panggilan akrab Prof Dr H Dailami Firdaus kepada POSBERITAKOTA, Rabu (18/7).
Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DKI Jakarta satu ini, menyarankan seharusnya diambil langkah yang cepat tepat dan terukur, tentu saja demi mengatasi lonjakan harga ini. “Sebab di kehidupan mayoritas masyarakat, telur ayam menjadi lauk utama, karena harganya yang relatif terjangkau,” tandas Bang Dailami.
Karenanya, tambah dia, bila mendengar pemberitaan di TV dan membaca di media cetak tentang pernyataan-pernyataan baik dari Mendag maupun instansi terkait lainnya perihal lonjakan harga telur, seperti mencerminkan gelagat meremehkan atau asal bunyi (asbun) saja.
“Apalagi menyebut lonjakan harga telur, karena gelaran Piala Dunia. Pernyataan-pernyataan seperti itu, jelas-jelas memperlihatkan bila masalah utamanya justru ada diinternal Kemendag,” sebut Bang Dailami lagi.
Dikatakan, seharusnya baik Kemendag dan Kementan bisa duduk bersama untuk mengeluarkan data yang valid serta utuh, agar dapat dicari solusi yang tepat dalam menyelesaikan lonjakan harga telur tersebut. “Data tersebut jangan hanya sebagai data pelindung di instansi masing-masing. Namun benar-benar data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya, serius.
Kenapa? Bang Dailami mengamati bahwa masyarakat sudah sering dipertontonkan dengan perbedaan data antara kedua instansi tersebut dan akhirnya melahirkan sebuah kebijakan yang tidak solutif dan tidak pro rakyat,” papar Bang Dailami yang mendapatkan gelar Profesor di Jiaying University yang berada di China.
Menghadapi kondisi saat ini, masyarakat sangat butuh kehadiran Pemerintah, tentunya melalui kebijakan kebijakan yang pro rakyat. Bila memang ada permainan kartel di pasar hingga terjadi lonjakan harga, maka Pemerintah harus mengambil tindakan tegas.
“Satgas Pangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus turun tangan. Permasalahan harga pangan memang harus dilihat secara kompeherensif dan utuh, agar dapat diselesaikan dan tidak terulang. Pembenahan dari hulu ke hilir harus menjadi point utama di dalam penyelesaian lonjakan lonjakan harga pangan,” saran Bang Dailami.
Pada bagian lain, kata dia, perihal lonjakan harga telur dipasaran harus dipisahkan dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang membeli 50.000 ton telur dari peternak langsung. “Justru langkah itu sangat bagus. Apalagi Gubernur DKI Jakarta, mengambil langkah membeli telur dari peternak dalam negeri dan akan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan melalui Program KJP dan Program Sosial lainnya di Jakarta,” tutup Bang Dailami yang dikenal sebagai putra dari almarhumah Prof Hj Tuty Alawiyah AS dan juga cucu dari ulama kharismatik Betawi, almarhum KH Abdullah Syafi’ïe. □ RED/GOES
