JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilu 2019 masih amburadul. Contohnya data untuk wilayah DKI Jakarta saja, disinyalir terdapat 1.243.896 data pemilih yang invalid sehingga berpotensi disalahgunakan pihak tertentu untuk bermain curang pada pencoblosan nanti.
Data invalid yang jumlahnya sekitar 27 persen dari total jumlah suara di Jakarta diungkapkan oleh Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik. “Berdasarkan salinan data elektronik dari KPU Pusat yang kami terima, setelah diteliti dengan seksama ternyata terdapat banyak sekali data yang ngawur. Lebih dari 1,2 juta pemilih yang datanya invalid alias cacat,” ujar Taufik di kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKS-PAN di Jl Amir Hamzah, Kel. Pegangsaan, Menteng, Jakpus, Kamis (19/7).
Menurutnya kesalahan fatal ini sangat aneh dan kemungkinan dikarenakan kesengajaan maupun human error. “Kami akan menyerahkan dokumen hasil temuan ini kepada KPU DKI, Bawaslu DKI dan Dinas Dukcapil pada Sabtu besok,”papar Taufik.
Kondisi tersebut, lanjut dia, bukan hanya bakal merugikan Gerindra saja, melainkan semua partai yang bertarung pada pesta demokrasi tahun depan. Sedangkan tujuan akan melaporkan kasus invalid tersebut, agar kesalahan data pemilih segera diperbaiki.
“Karena, Gerindra menghendaki penyelenggaraan Pemilu yang benar-benar bersih, jujur, adil, dan transparan,” tandas Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Menurut dia lebih lanjut, patut dicurigai kesalahan awal berasal dari Dinas Dukcapil di era Pemerintahan sebelum Anies-Sandi. “Untuk itu, kami minta kepada Dinas Dukcapil selaku wakil dari pemerintah agar segera memberesi data DPS Pemilu 2019 yang masih sangat amburadul ini,” sambung Taufik didampingi pengacara partai dan Tim Data Gerindra.
Setelah menyerahkan data, Gerindra juga berencana mengajak partai lain untuk mengundang ketiga lembaga tadi untuk membahas perbaikan data. “Kami siap undang semua pihak. Silakan mau mengadakan pertemuan di sini atau di hotel, kami yang tanggung,” imbuhnya.
Taufik menjabarkan data invalid yang jumlahnya setara dengan 30 kursi DPRD DKI Jakarta, terdiri dari berbagai macam kesalahan maupun manipulasi data. “Antara lain nomor induk kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang sama terdapat pada beberapa nama dan Dapil. Angka yang terdapat pada NIK dan KK mestinya sama-sama terdiri dari 16 digit, namun terdapat puluhan ribu data yang angkanya kurang dari 16 digit. Nama dan alamat sama, tapi terdaftar di beberapa dapil, terdapat ribuan anak di bawah umur 11 tahun, kode kelurahan atau kecamatan tidak ditemukan pada NIK maupun KK, dan banyak lagi lainnya,” tutup Taufik. □ RED/JOKO