JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT). Sidak proyek LRT tahap pertama rute Kelapa Gading -Velodrome Rawamangun untuk memastikan sarana transportasi modern itu telah dapat beroperasi dan dapat digunakan masyarakat sebelum pesta Asian Games dimulai pada tanggal 18 Agustus 2018.
Sugiyanto mengatakan bahwa untuk memastikan proyek LRT Jakarta dapat beroperasi tepat waktu, Gubernur perlu mengetahui kendala-kendala yang harus segera dituntaskan baik pada persyaratan teknis dan kendala pada internal kebijakan Pemprov DKI Jakarta.
“Bisa bikin malu masyarakat Jakarta, kalau LRT Jakarta belum beroperasi. Ini karena masih ada persyaratan yang belum terpenuhi, seperti sertifikat laik operasi dan savety assesment dari Kemenhub, uji operasi, perjajian kerjasama ( PKS ) antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Pemprov DKI, dan sebagainya. Itu semua belum ada dan harus cepat dituntaskan,” ucap Sugiyanto di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (10/8).
Anggota Presidium Relawan Anies-Sandi (Prass ) ini menegaskan bahwa untuk mendapatkan semua persyaratan itu perlu proses dan waktu yang cukup serta ada banyak pihak yang terlibat. Akan tetapi semua itu bisa dipenuhi sepanjang ada tanggungjawab dan kesungguhan untuk menuntaskan masalah yang ada. Pihak PT Jakpro dan Pemprov DKI Jakata harus bersama-sama bekerja keras mencari solusinya.
“Pelaksanaan Asian Games 2018 tinggal menghitung hari, namun moda tranportasi LRT Jakarta ini masih belum siap digunakan. Padahal di Kota Palembang yang sama-sama menjadi tuan rumah Asian Games sudah bisa digunakan,” bebernya.
Pria berkaca mata yang akrab disapa SGY ini menambahkan bahwa pergantian Direktur Utama PT Jakpro dan pencopotan serta rencana pergantian pejabat pada Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies jangan menjadi penyebab terhambatnya rencana pengoperasian LRT Jakarta.
“Boleh jadi pejabat tersebut takut mengambil keputusan, karena baru menjabat atau karena statusnya hanya pejabat pelaksana pugas atau karena akan dicopot. Tetapi seharusnya tetap bersandar pada profesionalisme pejabat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawanya,” harapnya.
Lebih lanjut SGY menjelaskan bahwa setidaknya ada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) pada Pemprov DKI Jakarta yang terlibat dalam proses percepatan pengoperasian LRT Jakarta yaitu, Dinas Pehubungan (Dishub), Badan Pengelolahan Aset Daerah (BPAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Asisten Perekonomian dan Biro Hukum DKI Jakarta.
“Memang PT Jakpro yang membangun proyek LRT Jakarta dengan panjang lintasan 5,8 km tersebut. Tapi aset LRT Jakarta itu tetap milik Pemprov DKI. Harus segera dibuat perjanjian kerja sama (PKS) dulu antara PT Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta. Ini kan belum ada. Bagaimana mungkin bisa menentukan tarif, ijin oprasional, dan lainnya,” tegasnya.
Oleh karenanya, Sugiyanto berharap Gubernur Anies Rasyid Baswedan, perlu melihat langsung kondisi lapangan proyek LRT Jakarta dan fakta-fakta kendala yang ada pada PT Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta. Untuk selanjutnya dapat mendorong semua pihak terkait cepat mengambil langkah yang dibutuhkan. Tujuannya adalah agar LRT Jakarta dapat segera digunakan untuk kebutuhan Asian Games 2108 dan juga dinikmati oleh masyarakat DKI Jakarta. ■ Red/JOKO