JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Pemprov DKI Jakarta sebenarnya punya sumber daya manusia (SDM) yang cukup, namun saat ini justru terkesan langka pejabat. Pasalnya, jabatan eselon dua setingkat walikota, kepala dinas, kepala badan, dan lainnya, selama beberapa bulan terakhir diemban pelaksana tugas (Plt) bukan pejabat definitif.
Dari 33 SKPD strategis, 11 di antaranya masing-masing dipimpin oleh Plt yang mana kewenangan tidak sama dengan pejabat definitif. “Kondisi seperti ini berdampak pada rendahnya serapan APBD 2018,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, di gedung Dewan, Senin (17/9).
Seharusnya, harap Prasetio, Gubernur Anies tidak lantas membiarkan kursi yang harus diduduki pejabat definitif itu, kosong dalam kurun waktu lama.
Menurutnya hingga delapan bulan terakhir, serapan APBD baru sekitar 45 persen dari total Rp 71 triliun. “Rendahnya serapan anggaran jelas merugikan masyarakat karena program pembangunan terhambat. Ini terjadi karena sepertiga dari pimpinan SKPD dijalankan Plt. Mestinya Pak Anies segera melantik pejabat definitif. Saya yakin jumlah SDM yang mumpuni dan memenuhi syarat cukup banyak. Namun hal ini seolah-olah dibuat sulit dan langka mencari sosok pejabat. Padahal, sebenarnya sangat mudah,” kritik politisi PDIP.
Menurutnya pada era Gubernur Ahok sebenarnya Pemprov DKI sudah banyak memiliki calon pejabat eselon 2 yang semuanya telah lolos seleksi jabatan. Puluhan orang tersebut dimasukkan dalam daftar cadangan pejabat, namun anehnya, Anies tidak mau mengangkat mereka sebagai pejabat. Anies lebih suka memilih melalui caranya sendiri yang mana saat ini sedang melakukan seleksi bertele-tele yang sangat panjang.
Saat ini ada 11 SKPD yang dipimpin oleh seorang Plt dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) untuk menggerakkan roda Pemprov DKI Jakarta.
Adapun 11 SKPD tersebut yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Badan Kepegawaian Daerah (BKD); Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (BPPBJ); Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Selanjutnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kepala Dinas Bina Marga; Kepala Dinas Pendidikan; Kepala Dinas Kesehatan; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Secara terpisah Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, mengatakan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka sejumlah jabatan eselon II masih berjalan terus. Pihaknya tidak mau terburu-buru dalam melakukan seleksi jabatan tersebut. “Masih jalan terus. Kami jalan terus. Sabar saja,” kata Saefullah. ■ RED/JOKO
