SURABAYA (POSBERITAKOTA) – Sidang paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (28/11) ‘ketuk palu’ sekaligus mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019. Total anggaran APBD Jatim tahun 2019 mengantongi dana Rp 33 Triliun.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjutak di DPRD Jatim, mengatakan Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui dan mengesahkan Raperda APBD 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
Menurut Sahat setelah penetapan APBD 2019 tinggal satu bulan kedepan untuk mengawali tahun anggaran baru 2019, perlu segera persiapan lelang proyek sehingga realisasinya tidak terlambat.
Karena itu, DPRD Jatim mengajak bersama jajaran eksekutif untuk melakukan tata kelola keuangan yang akuntabel. Sehingga mengakhiri periode tugas tidak terjadi hal yang menyimpang.
“Alokasi belanja langsung pada tahun 2019 berkurang dibanding tahun 2018. Tapi Pemprov Jatim berkomitmen tetap mengutamakan pemenuhan belanja wajib dan prioritas, sehingga tidak mempengaruhi capaian target IKU pada RPJMD. Itu komitmen baik yang harus kita kawal bersama,” tuturnya.
Ditambahkan Sahat bahwa Faksi Partai Golkar, juga mengapresiasi kepada Gubernur Jatim Soekarwo bersama Wakil Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang telah sukses memimpin Provinsi Jawa Timur, dibarengi dengan pola hubungan-fungsional yang sinergi bersama lembaga DPRD.
“Semoga Jawa Timur ke depan akan lebih baik, masyarakatnya semakin sejahtera dalam situasi wilayah yang kondusif. Dan instrumen kebijakan fiskal utama untuk mendukung program-program prioritas mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh politisi berdarah Batak tersebut.
Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo menyampaikan terimakasih kepada DPRD Jatim yang selama 10 tahun dirinya menjabat, tidak pernah sekalipun melakukan voting dalam pengambilan keputusan, melainkan mengedepankan musyawarah mufakat.
“Ternyata baik tidak harus dengan suara terbanyak, tapi iktikad dan suara hati melalui musyawarah mufakat. Seperti kata Pak Sahat (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim-red), pemenang tidak harus mengambil semua, pemenang itu menyampaikan suara yang tidak terdengar,” kata pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo.
Orang nomor satu di Jatim ini, lantas bercerita ketika 2009 yang lalu melakukan pembahasan dengan DPRD terkait RPJMD Provinsi Jatim. Pada saat pengambilan keputusan, terjadi perdebatan serius yang kemudian memutuskan agro industri dan agro bisnis menjadi fokus dalam pembangunan Jatim. Namun hal ini menurutnya menjadi keputusan penting.
“Saat ini begitu rupiah ada gejolak, dalam proses produksi agro di Jatim justru aman dan tidak terganggu karena bahan bakunya ada di sekitar kita. Selain itu karena RPJMD ini disetujui bersama dan prosesnya dibicarakan dengan baik melalui musyawarah mufakat,” ucap dia, mengakhiri. ■ RED/DIDAY/GOES