JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, mengumumkan bahwa pemerintah memblokade sementara akses media sosial (Medsos). Pemblokiran tersebut bertujuan agar masyarakat tidak menyebarkan konten-konten yang provokatif terkait kerusuhan di Tanah Abang dan Petamburan, pada Rabu (22/5) dinihari.
Sebelumnya masyarakat resah dan bertanya-tanya apa penyebabnya mereka kesulitan mengirim foto maupum video melalui mlMedsos. Kesulitan tersebut terjadi sejak Rabu (22/5) siang sehingga mengecewakan para pengguna internet alias Netizen. Mereka berharap pemerintah untuk segera membuka blokade pada Medsos supaya kerugian masyarakat tidak berlarut-larut.
Menurut pengamat ekonomi Haryadin Mahardika, blokade Medsos itu baru pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia modern. Pemerintah jelasnya, harus peka bahwa bisnis perekonomian yang menggunakan Medsos saat ini sedang giat-giatnya dijalankan masyarakat.
“Sebaiknya pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan itu. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga penting, yaitu fakta bahwa Medsos saat ini juga merupakan alat bantu bisnis dan perekonomian masyarakat yang sangat penting,” ujar Haryadin, di Jakarta, Rabu (22/5).
Untuk diketahui, pada umumnya suatu pemerintahan yang melakukan blokade Medsos seperti ini oleh negara yang memiliki reputasi kurang baik di bidang HAM dan demokrasi.
Haryadin mengatakan bahwa pemerintah harus sadar bahwa dalam menjaga stabilitas negara, sisi ekonomi memegang peranan penting dibanding sisi politik. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah yang bijak.
“Pemerintah tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi demi menjaga stabilitas politik, dalam hal melakukan blokade Medsos,” ujar Haryadin.
Secara terpisah, Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan pihaknya terpaksa memblokir konten foto dan video sehubungan dengan situasi demo Pemilu yang kurang kondusif.
“Karena para Netizen saling kirim foto maupun video yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga membuat masyarakat resah. Pemblokiran sementara ini hanya bersifat situasional,” ujarnya sambil menambahkan di Indonesia terdapat sekitar 200 juta pengguna ponsel yang mana sebagian besar menggunakan aplikasi Whatsapp. ■ RED/JOKO/G
