PONTIANAK (POSBERITAKOTA) – Meskipun terhitung belum sehari pelantikan Kepala dan Wakil Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sudah menuai protes keras dari tokoh Dayak. Pasalnya, sosok Bambang Susantono (Kepala) dan Donny Rahajoe (Wakil) yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), tak merefresentatifkan orang Dayak.
Oleh karenanya, tokoh Dayak Ajonedi Minton SH SE MKn menuding kalau Presiden Jokowi tak pernah mendengar aspirasi masyarakat Dayak. Bahkan disimpulkan bahwa Pemerintah telah menafikan dan memarginalkan keberadaan masyarakat Dayak itu sendiri.
“Jadi, seolah-olah kami ini yang notabene adalah penduduk asli Pulau Borneo, justru dianggap tidak pernah ada,” ucap Minton, tokoh DIO (Dayak International Organization) tersebut dalam keterangan tertulisnya yang diterima POSBERITAKOTA, Kamis (10/3/2022).
Dikatakan Kepala Divisi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Organisasi International Dayak atau Dayak International Organization (DIO) lebih lanjut, penunjukkan tersebut juga sama artinya bahwa Presiden Jokowi tak pernah mendengar aspirasi masyarakat Dayak.
“Sama saja. Karena seperti presiden-presiden sebelumnya, lagi-lagi Presiden Jokowi, memarginalisasi orang Dayak. Nah, apabila masyarakat Dayak tak mempercayai Pemerintahan yang sekarang, maka bukan salah kami. Kenapa? Karena, Pemerintah sendiri juga tidak mempercayai kami,” tutur Minton, lagi.
Pihaknya juga heran sekaligus memendam rasa kecewa “Hal itu kan artinya bahwa orang Dayak sebagai pemilik tanah, pemilik bumi Borneo atau bumi Kalimantan yang tidak pernah meminta apa-apa dari Pemerintah Pusat, tapi kembali dianggap tidak ada apa-apanya,” lontarnya..
Padahal, menurut Minton, Pemerintah harus menjunjung pepatah ‘Di mana Bumi Dipijak, Di situ Langit Dijunjung‘. Nah, hormati pepatah itu. Orang Dayak selama ini diam, tapi jangan lagi diperlakukan terus-terusan seperti ini,” ucap dia seraya menyarankan hendaknya putera terbaik Dayak diberi kesempatan, setidaknya sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN Nusantara.
“Tidak perlu harus jadi kepala. Namanya saja kaderisasi, diberi kesempatan, tentunya untuk menunjukkan niat baik Pemerintah. Apakah dari sekitar dua juta orang Dayak, dari lima provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, masak tidak ada yang mampu?” Begitu tegas Minton.
Kalau hanya mencari pemimpin IKN Nusantara yang mampu dan bahkan bertitel, menurut penilaiannya, banyak orang Dayak yang meraih gelar pendidikan hingga strata tiga dan bahkan dari manca negara. “Saat ini kan sudah Abad ke-21. Ada kok di antara warga terbaik kami yang bisa dan mampu,” tuturnya.
Seandainya terjadi pembangkangan dari masyarakat Dayak kepada Pemerintah terkait hal tersebut, Minton bilang maka bisa saja mengarah ke instabilitas. “Kami kan sudah minta baik-baik untuk itu. Apakah untuk meminta harus dengan cara yang keras? Harusnya Pemerintah bijaksana. Jangan lagi kami dianggap tidak pernah ada, dimarginalisasi, seperti Pemerintahan yang sudah-sudah atau sebelumnya,” katanya.
Sementara itu Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalbar, Ir Jakius Sinyor, menyarankan agar Pemerintah Pusat sebaiknya menempatkan orang Dayak. Setidaknya untuk jabatan Wakil Kepala Badan Otorita IKN Nusantara.
Dalam pandangannya bahwa pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur, jelas merupakan inisiatif Pemerintah Pusat. Jadi, bukan dari masyarakat Dayak sendiri. Dan, mengingat SDM mayarakat Dayak ada yang sudah mampu untuk ikut memimpin IKN Nusantara, maka selayaknya ada putera terbaik Dayak yang dilibatkan. Minimal sebagai orang kedua di IKN Nusantara.
Seumpama tak ada satu pun putera terbaik Dayak yang terlibat di IKN Nusantara sekalipun sebagai deputi, maka masyarakat Dayak bisa saja menggunakan berbagai cara sendiri dan bahkan menggunakan ‘otot’. Hal itu supaya aspirasi mereka didengar Pemerintah. “Tapi, otot yang saya maksud di sini, yakni akan digunakan dengan cara-cara elegan, yang cerdas,” papar Sinyor.
Masih terkait dengan masalah tersebut, Ketua Majelis Hakim Adat Dayak Nasional Dr Yulius Yohanes MSi, menilai bahwa aspirasi warga Dayak harus didengar oleh Pemerintah Pusat. “Sebab, jika tidak, jangan salahkan warga Dayak jika terjadi instabilitas terkait IKN Nusantara. Peristiwa di Kalimantan Tengah jangan sampai terulang lagi,” ucap Sekjen DIO tersebut. ■ RED/AGUS SANTOSA
