JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Kurang lebih baru berjalan antara satu dua bulan masa kerjanya menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, kebijakan Heru Budi Hartono menuai banyak kritik dari sejumlah pihak. Termasuk dari pengamat politik fenomenal Rocky Gerung (RG) yang mengkritik keras terhadap kebijakan Pj Gubernur Heru Budi Hartono.
Salah satunya, Rocky Gerung menganggap dihilangkannya program penyediaan jalur sepeda bertentangan dengan gagasan KTT G20, yakni pengurangan emisi karbon alias polusi udara. Bahkan, Rocky menuding ada upaya proyek De-Aniesisasi atau upaya penghilangan jejak kinerja Anies Baswedan.
Tidak hanya Rocky Gerung. Pakar ekonomi dan politikus top Rizal Ramli (RR) ikut melontarkan kritik pedas. Dikatakan Rizal Ramli bahwa diangkatnya Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta merupakan bagian dari dendam Jokowi terhadap Anies Baswedan.
Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi sepertinya sengaja mengangkat Pj Gubernur Heru Budi Hartono untuk membabat habis apapun yang Anies pernah lakukan.
Menanggapi pernyataan dua tokoh kontroversi tersebut, pengamat kebijakan publik Jakarta Sugiyanto atau yang akrab dipanggil dengan nama SGY, justru menilai bahwa kritik Rocky Gerung dan Rizal Ramli tersebut, jelas tidak masuk akal alias absurd. “Jadi, selain absurd, kritikan seperti ini jelas asal bunyi (asbun),” ucap SGY kepada POSBERITAKOTA, Minggu (27/11/2022).
Masih menurut SGY lebih lanjut, kritik kepada Heru juga datang dari angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Disebutkan bahwa politisi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli, mempersoalkan kebijakan pergeseran anggaran pada saat Rapat Banggar DPRD belum lama ini.
Pada bagian lain, dijelaskan Taufik, terlihat ada upaya sistematis dari pergeseran kebijakan anggaran pada beberapa program prioritas selama kepemimpinan Anies Baswedan. Sedangkan. eberapa kebijakan yang dimaksud Muhammad Taufik, kata SGY, diantaranya tentang program jalur sepeda, sumur resapan, dan integrasi angkutan umum dengan tarif Rp 0 seperti dalam Jaklingko.
“Tentang kritik politis PKS Taufik, yakni ada upaya sistematis dari pergeseran kebijakan anggaran pada beberapa program prioritas selama kepemimpinan Anies Baswdan juga tidak masuk akal. Kritik ini juga dapat dianggap asal bunyi,” celetuk SGY, lagi.
Namun untuk sistem integrasi angkutan umum, menurut SGY, dikelola oleh PT Transportasi Jakarta dengan menggandeng pengelola angkutan umum di Ibukota. Pemerintah DKI lalu membayar melalui subsidi yang diberikan kepada PT Transportasi Jakarta, namun subsidi PT TJ untuk tahun depan dikurangi. Hal inilah yang dipersoalkan oleh politisi PKS Taufik.
Ditambahkan SGY, kritik juga muncul dari anggota DPRD dari Partai Demokrat Mujiyono dan Nasdem Jupiter. Politisi tersebut mengkritik Heru tentang Keputusan Gubernur (Kepgub) No 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di DKI Jakarta yang salah satunya mengatur usia petugas PJLP 56 tahun.
“Jadi untuk kritik jalur sepeda jawabnya mudah, yakni wacana Pj Gubernur Heru menunda pembuatan jalur sepeda yaitu untuk lebih dulu memastikan kualitas jalur sepeda yang telah terbangun berfungsi dengan baik,” tuturnya.
Langkah evaluasi jalur sepeda, ditegaskan SGY, adalah penting. Sebab, jalur sepeda di Jakarta bisa berubah fungsi menjadi apapun, seperti tempat parkir, tepat untuk bedagang dan lainnya. Dan untuk pergeseran anggaran sumur resapan dan dan integrasi angkutan umum dengan tarif Rp 0 seperti dalam Jaklingko pastinya juga akan berkaitan dengan evaluasi.
“Begitu pula program sumur resapan juga penting dievaluasi. Artinya, perlu diketahui seberapa penting sumur resapan bisa mengatasi masalah banjir Jakarta dibandingkan dengan pembuatan sodetan Ciliwung Banjir Kanal Timur (BKT), normalisasi sungai dan lainnya. Dan, Jaklinko, dievaluasi juga penting, yakni untuk mengetahui efektifitas tarif Rp 0 di masyarakat,” pungkas SGY. □ RED/AGUS SANTOSA