JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Eksistensi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) di DKI Jakarta sangat mengharapkan perhatian serius. Bahkan, terkait hal itu butuh ‘political will‘ dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, meski saat ini Jakarta tengah ‘dipimpin‘ oleh Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.
Permintaan dan harapan tersebut di atas, dikemukakan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jakarta Pusat (Jakpus) RH. Victor Aritonang kepada POSBERITAKOTA dan SUARA KARYA saat ketemu di Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Senin (2/1/2023) sore kemarin.
“Harapannya, agar Pj Gubernur DKI ojo lali (jangan lupa-red) untuk tetap memberikan perhatian serius kepada eksistensi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada saat ini,” ucap Victor.
Oleh karenanya, Ketua KADIN Jakpus tersebutm, meminta Pj Gubernur DKI menginstruksikan kepada Walikota Jakarta Pusat, SKPD dan BUMD untuk membantu, memfasilitasi serta memberikan pembinaan maksimal kepada para pelaku UMKM di Jakarta Pusat dan DKI Jakarta pada umumnya. Hal itu guna menghadapi lesunya perekonomian global yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat pada tahun 2023 ini.
Victor pun merespon tinjauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat mendatangi Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023).
“Tentunya, kunjungan Presiden Jokowi dan Pj Gubernur DKI itu, harus kita maknai dengan mendorong optimisme para pelaku UMKM. Namun tetap ada yang tersembunyi. Para pedagang mengeluh berkurangnya pengunjung dan menurunnya daya beli masyarakat. Makanya, itu harus direspon oleh PJ Gubernur, Walikota Jakarta Pusat, jajaran SKPD dan BUMD dengan sungguh-sungguh,” paparnya, lagi.
Victor mengutarakan bahwa perlu segera ada kebijakan dari Pj Gubernur DKI yang nyata-nyata pro pada masyarakat pelaku UMKM.
“Intinya kan harus ada kebijakan yang mendukung eksistensi UMKM. Para pelaku usaha kecil menengah diberi kesempatan ikut mengerjakan proyek- proyek skala kecil menengah di SKPD dan BUMD,” ucap dia.
Selain itu lagi, ditambahkan Victor, para pelaku UMKM diberi peluang mengikuti lelang E-Katalog. “Sebab yang terjadi selama ini Walikota, SKPD, BUMD baru lip servise saja. Pernyataannya mereka siap membantu UMKM dan pelaku usaha kecil menengah, namun belum diimplementasikan. Buktinya ada di SKPD yang hanya memberi kesempatan kepada Kelompok Tiga Besar (pengusaha yang itu-itu saja),” bebernya.
Ditegaskan Victor bahwa BUMD seperti Jakpro, Bank DKI, MRT, LRT Jakarta, Sarana Jaya, Pasar Jaya dan lain-lain membentuk PT yang mengambil proyek-proyek kecil yang seharusnya diberikan kesempatan kepada UMKM di Jakarta. Untuk itu kedepannya demi menghadapi pelambatan ekonomi global, harus ada keperpihakan secara nyata dari Pj Gubernur, Walikota, SKPD dan BUMD.
“Sebab itu, kami akan mengajukan surat permohonan kepada Pj Gubernur, Walikota, Kepala Dinas dan Suku Dinas agar memanfaatkan ruang-ruang strategis misalnya di Balaikota, halaman kantor Walikota untuk menyelenggarakan bazar dan pameran UMKM setiap Rabu, Kamis dan Jumat. Kenapa harus di situ? Sasarannya pada ASN, karena mereka stabil gajian, menerima TKD tiap bulan, sehingga memiliki daya beli terhadap produk-produk UMKM,” urainya.
Pada bagian lain, Victor juga akan mengajukan surat pemanfaatan ruang untuk bazar dan pameran di kantor-kantor Kementerian yang ada di wilayah Jakarta Pusat. □ RED/AGUS SANTOSA
