JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Jelang pelantikan Pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 yang sudah dipastikan digelar Jumat (4/10/2024) siang hari ini atau tepatnya pada pukul 13.30 WIB, nampak diwarnai puluhan karangan bunga dari berbagai elemen masyarakat dan personal (individu).
Pemandangan itu terlihat di sekitar pelataran Gedung DPRD DKI Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat. Seperti diketahui bahwa politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Khoirudin akan menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.
Selain itu untuk empat Wakil Ketua DPRD masing-masing bakal dijabat oleh Ima Mahdiah (PDIP), Rany Mauliani (Gerindra), Basri Baco (Golkar) dan Wibi Andrino (Nasdem).
Diharapkan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, seyogyanya pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 peranan dan fungsinya bisa lebih pro rakyat.
“Sebab, DPRD kan punya fungsi budgeting atau penganggaran. APBD DKI Jakarta harus dimaksimalkan, yakni guna untuk kepentingan warga Jakarta,” ucapnya.
Sugiyanto atau yang akrab dengan panggilan ‘SGY’ menilai bahwa kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pemborosan anggaran dan tidak memberikan manfaat langsung kepada warga, sebaiknya ditiadakan.
“Kenapa? Kunjungan kerja Dewan itu lebih baik ditiadakan. Kemudian, Reses juga bisa dikurangi lagi intensitasnya menjadi 50 persen,” pintanya.
Pria yang akrab disapa SGY ini menjelaskan, melalui upaya efisiensi tersebut maka APBD bisa dialihkan untuk kegiatan yang terkait dengan optimalisasi layanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
“Terutama untuk mewujudkan pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta di Jakarta,” ungkapnya.
SGY menambahkan, Legislator DPRD DKI Jakarta juga harus lebih teliti dalam memberikan approval rencana kegiatan atau kebijakan dari eksekutif.
“Fakta di lapangan banyak kita temui, misalnya trotoar yang baru dibangun tidak lama dibongkar karena ada pengerjaan saluran. Belum lagi ada juga galian untuk PLN dan lainnya. Ini jelas pemborosan anggaran,” bebernya.
Ia meminta, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara komprehensif agar tidak ada tumpang tindih. Semua harus punya blue print rencana pembangunan dalam lima tahun untuk mencegah kejadian tersebut.
“Saat ini dengan kasat mata kita bisa melihat kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah di bawah Komisi D yang membidangi pembangunan. Saya berharap ke depan ada sinkronisasi dan evaluasi yang baik dari DPRD,” pungkasnya. ® RED/AGUS SANTOSA
