JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Setelah beri laporan hasil investasi dugaan korupsi besar yang melibatkan mafia pertanahan di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), LSM Saber Korupsi minta para penegak hukum segera bertindak. Baik itu terhadap institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian ATR/BPN maupun Kejaksaan Agung (Kejagung RI).
Permintaan tersebut di atas disampaikan Ketua Umum DPP Saber Korupsi (Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi), Hisam Kaimudin saat memberikan keterangan resmi Rabu (9/10/2024) malam kepada wartawan di Jakarta,
Disebutkan Hisam bahwa pihaknya sudah secara resmi melaporkan baik Kades Bahodopi berinisial ‘B S.Sos maupun Camat Bahodopi berinisial ‘T SE Adm SDA’ serta sejumlah PNS di Kabupaten Morowali ke Satgas Anti Mafia Pertanahan di Kabupaten Morowali, Kementerian ATR/BPN RI, Kejaksaan Agung RI serta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Perlu ada ketegasan dan keberanian dalam memberantas tindak pidana korupsi di sektor Pertanahan. Apalagi dari hasil investasi kami dari Tim Saber Korupsi yang mengusut dugaan oknum mafia tanah di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, diperkuat oleh keterangan saksi saksi dan data-data yang akurat,” tambahnya.
Dikatakan Hisam lebih lanjut bahwa dari hasil temuan di lapangan terkait dugaan korupsi yang melibatkan mafia tanah, justru menyoroti penguasaan lahan secara ilegal oleh jaringan yang teroganisir. Bahkan praktek itu telah menimbulkan kerugian besar bagi negara serta mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat setempat.
“Malah patut diduga bahwa sejumlah pengusaha hitam dan oknum pemerintah daerah berkolusi untuk menguasai lahan-lahan penting di Morowali. Salah satu Calon Bupati Morowali periode 2024-2029 mengaku jika dirinya terlibat menjadi calo dalam tindak pidana kejahatan mafia Pertanahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.
Menurut pria yang berasal dari Kabupaten Morowali sangat khawatir terhadap tindakan oknum dari pemerintah daerah dan pengusaha hitam yang terindikasi kuat sebagai pelaku mafia tanah, justru bisa jadi pimpinan daerah di Kabupaten Morowali. Sebab, ada dari mereka kini mengikuti kontestasi pemilihan bupati (Pilbup 2024) di Kabupaten Morowali, Sulteng.
“Jadi,harus dicegah. Sebab, Morowali ini merupakan sebuah wilayah kabupaten yang selama ini dikenal sebagai pusat industri pertambangan strategis di Tanah Air. Lantas, apa jadinya jika mereka kemudian dipilih jadi pimpinan daerah di Kabupaten Morowali?” Begitu tutur Hisam Kaimudin dengan nada khawatir.
Dalam pandangan Hisam upaya pencegahannya tidak ada cara lain yakni dilakukan pengusutan terhadap hasil investigasi yang didapat oleh Tim Saber Korupsi. Pemerintah Pusat melalui institusi terkait seperti Kejaksaan Agung RI, Kementerian ATR/BPN RI serta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), agar segera bertindak.
“Ketiga institusi di atas, sudah kami kirim berkas laporan. Berkasnya pun diperkuat oleh data-data akurat dan keterangan saksi – saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Makanya, kami minta agar segera dilakukan pengusutan. Hal ini tidak main-main, agar khususnya masyarakat di Kabupaten Morowali, tidak menjadi korban kehilangan lahan Pertanian dan perkebunan sepanjang masa,” jelas Hisam, lagi.
Seperti diketahui bahwa DPP Saber Korupsi telah mengirim berkas lengkap dengan data akurat kepada Kepala Kejaksaan Agung (Kejagung RI) pada 25 September 2024 lalu. Begitu pula di tanggal yang sama menyampaikan laporan resmi ke Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk ke Ketua Satgas Anti Mafia Tindak Pidana Pertanahan, Kementerian ATR/BPN RI. ® RED/GOES