JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Soal penunjukan pucuk pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) dari latar belakang militer, fokus utama seharusnya bukan semata-mata pada latar belakang institusi. Tetapi lebih pada integritas, kapabilitas dan pengalaman strategis.
Hal tersebut diungkap Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto, saat diminta memberikan pandangannya, Rabu (8/1/2025) di Jakarta.
“Namun pada prinsipnya, siapapun yang menjabat sebagai Kepala BIN baik itu yang berlatar belakang militer, Polri maupun tokoh sipil lainnya, harus memiliki integritas, kapasitas serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Hal ini menjadi syarat mutlak untuk menghadapi tantangan intelijen yang semakin kompleks,” tegas Rasminto.
Sedangkan terkait anggapan sebagian masyarakat bahwa BIN saat ini sudah tepat dikendalikan oleh figur berlatar belakang TNI, Rasminto kemudian mengungkapkan pandangannya yang jauh lebih luas lagi.
“Benar memang jika seorang berlatar belakang militer seperti Letjen Purn M Herindra memiliki keunggulan dan modal dalam membangun sinergi dengan TNI-Polri, dimana merupakan mitra utama BIN. Namun kan tugas BIN tidak hanya soal pertahanan saja. Tetapi juga mencakup isu-isu non-militer. Seperti kejahatan siber, terorisme, ekonomi global dan geopolitik. Karena itu, kualifikasi Kepala BIN harus melampaui latar belakang institusi semata,” urainya.
Digarisbawahi Rasminto bahwa peran BIN sebagai koordinator fungsi intelijen nasional sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2011 membutuhkan kecakapan lintas sektor.
“Jadi, Kepala BIN harus mampu membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk kementerian dan instansi lain yang memiliki fungsi intelijen. Nah, ini adalah tugas multidimensi yang tidak bisa hanya bergantung pada pengalaman militer,” kata dia, menambahkan.
Terkait penunjukan Letjen Purn M Herindra, Rasminto pun menilai bahwa Presiden RI Prabowo Subianto, sepertinta memiliki pertimbangan strategis yang matang.
“Setidaknya dengan pengalaman sebagai Danjen Kopassus, Pangdam Siliwangi, Kasum TNI hingga Wakil Menteri Pertahanan, beliau memiliki modal yang cukup untuk memimpin BIN. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana beliau mampu mengadaptasikan pengalamannya ke dalam kompleksitas isu-isu intelijen nasional,” tuturnya.
Masih menurut Pakar Geografi Politik UNISMA satu ini, pengendalian BIN tidak boleh terjebak pada dominasi satu institusi tertentu.
“Sebab, keberhasilan BIN tidak ditentukan dari apakah pimpinannya berasal dari militer atau bukan. Hal yang paling penting adalah kecakapan untuk memahami dan mengelola tantangan yang lintas sektor dan lintas disiplin,” bebernya.
Ditambahkan Rasminto kendati figur berlatar belakang militer seperti Letjen Purn M Herindra memiliki nilai lebih dalam membangun sinergi dengan TNI-Polri, adaptasi terhadap tantangan non-militer tetap menjadi kunci keberhasilan.
“Isu seperti ancaman siber, stabilitas ekonomi hingga pergeseran geopolitik global sangat membutuhkan strategi intelijen yang lebih holistik,” ujar dia, lagi.
Oleh karenanya, Rasminto ingin mengingatkan bahwa Kepala BIN harus menjaga kepercayaan penuh dari Presiden. “Kepercayaan Presiden merupakan elemen kunci yang memastikan fungsi BIN berjalan efektif, terutama dalam menghadapi dinamika politik dan keamanan yang terus berkembang,” urainya.
Pada bagian lain, Rasminto tak lupa juga menyampaikan harapannya terhadap kepemimpinan Letjen Purn M Herindra.
“Tentu saya optimistis dengan rekam jejak dan pengalaman yang beliau miliki, BIN dapat menjadi institusi yang adaptif dan inovatif. Namun, fokus ke depan harus tetap pada membangun sinergi lintas sektor dan merumuskan strategi intelijen yang sesuai dengan kebutuhan bangsa di era modern,” pungkasnya. © RED/AGUS SANTOSA