KOTA BEKASI (POSBERITAKOTA) – Bencana banjir sudah menjadi permasalahan akut di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dugaan penyebabnya karena pemberian site plan yang juga bermasalah. Karena itu, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, perlu diaudit secara independen.
Hal di atas secara tegas diungkapkan Pengamat Ricky Tambunan yang juga dikenal sebagai Ketua Yayasan Marhaen Sejahtera Indonesia dalam keterangan tertulis yang diterima POSBERITAKOTA, Selasa (15/4/2025).
Menurut Ricky Tambunan lebih lanjut, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi diduga banyak merekomendasi site plan bermasalah. Padahal seharusnya tidak diberikan rekomendasi, tapi akhirnya dikeluarkan setelah mendapat dana besar dari pemohon. Baik itu dari pengembang maupun pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Hal itu jelas menjadi masalah kita, khususnya di Kota Bekasi. Jika kita mau mengatasi banjir, Walikota dan Wakil Walikota, ya harus selektif di sini. Terutama dalam menempatkan pejabat – pejabatnya di Dinas Tata Ruang,” ucapnya.
Dalam pandangan dan sekaligus pengamatan Ricky Tambunan, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi hampir sepanjang tahun bermasalah. Kenapa? “Karena, rekomendasi site plan malah diobral. Bahkan diperjualbelikan, lebih mahal dari IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi itu sendiri,” ungkapnya.
Ricky Tambunan menyebutkan bahwa terkait rekomendasi di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, justru jauh lebih mahal. Dan, hal itu patut diduga sebagai tindakan pungutan liar (Pungli). Apalagi dengan banyak pihak yang bermain sehingga tidak memperdulikan bahaya banjir.
“Saya minta agar Dinas Tata Ruang di Kota Bekasi, perlu segera diaudit oleh Tim Auditor tata ruang yang independen. Harapannya, supaya kita bisa mencegah bahaya banjir. Kalau masih begitu terus, tunggu saja kedepannya, Kota Bekasi bakal dilanda bencana banjir yang lebih dahsyat lagi,” imbuhnya.
Tidak ada pilihan lain, disarankan Ricky Tambunan, baik Walikota/Wakil Walikota Bekasi seharusnya dapat melakukan penanganan yang komprehensif. Yakni guna mengatasi banjir dimasa-masa mendatang. “Di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi terindikasi banyak Pungli,” sebutnya.
Pada sisi lain lagi, pinta Ricky Tambunan, perlu ada langkah tegas dari penegak hukum di Kota Bekasi. Baik itu dari kejaksaaan maupun kepolisian. Usut tuntas rawannya tindakan Pungli di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. © RED/AGUS SANTOSA
