JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Guna menjawab tantangan akselerasi pencapaian ideal bagi pembangunan di Jakarta, jelas merupakan langkah tepat jika jabatan-jabatan strategis jangan dibiarkan diisi oleh pelaksana tugas (Plt), seperti yang selama ini terlihat dan cukup lama.
Karenanya dengan melantik kurang lebih 59 pejabat baru definitif di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, juga mencerminkan komitmen Gubernur Pramono Anung terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Ketum Umum Forum Bersama Jakarta (Ketum FBJ), Budi Siswanto, langsung memberikan apresiasi positif terkait langkah yang diambil Gubernur Pramono Anung tersebut. Apalagi ditempuhnya masih terkait program 100 hari kerja (duet Pram – Doel).
Seperti diketahui pelantikan terhadap pejabat baru definitif karena memang sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Yakni mencakup posisi strategis mulai dari walikota, bupati hingga jajaran kepala dinas dan badan – lantaran sebelumnya dinilai terlalu lama dengan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
FBJ mensikapi bahwa pelantikan tersebut, justru sebagai cerminan komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Terutama di dalam aspek kepemimpinan, transparansi, kompetensi dan kontinuitas.
“Saya memandangnya bahwa Pak Pramono memilih pejabat dengan mempertimbangkan aspek kepemimpinan atau leadership. Bahkan, memastikan mereka adalah sosok yang mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif,” ucap Budi Siswanto melalui keterangan tertulisnya yang diterima POSBERITAKOTA, Kamis (8/5/2025).
Pada bagian lain, pria yang akrab disapa BudSis tersebut, juga menyoroti bahwa proses pemilihan dan penempatan pejabat dilakukan secara transparan. Hal itu, tambah dia, juga sebagai bentuk nyata dari komitmen terhadap tata kelola pemerintahan daerah/provinsi yang bersih serta akuntabel.
“Sebab, para pejabat yang dipilih, juga memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan jabatan yang diemban. Dan, hal itu kan menjadi penting karena untuk mendukung efektivitas kinerja pemerintahan yang dipimpin Pak Pramono selaku orang nomor satu di DKI Jakarta,” ulasnya.
Masih menurut BudSis bahwa Gubernur Pramono Anung menjaga kesinambungan program dan stabilitas birokrasi dengan menempatkan pejabat – pejabat berdasarkan jenjang karier. Sebut saja seperti promosi dari asisten sekda menjadi sekda kota, sekda menjadi wakil walikota hingga wakil walikota atau bupati diangkat menjadi walikota dan bupati definitif. Begitu pula beberapa Plt yang telah menjabat pun, kemudian langsung didefinitifkan.
Ditegaskannya, FBJ bakal terus memberikan dukungan penuh dan sekaligus memgawal atas berbagai program Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam 100 hari kerja pertamanya. Apalagi sejauh ini mendapat respon positif dari masyarakat. Bahkan bukan hanya di Jakarta saja, namun juga dari wilayah penyangga.
Dalam pandangan BudSis, ada beberapa program yang sudah dicetuskan adalah terbukanya konektivitas dan integrasi layanan transportasi yang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Yang jelas, program kerja Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno, layak mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan semangat kolaborasi dan kerjasama, berbagai tantangan yang ada dapat diatasi demi meningkatkan kualitas layanan publik di Jakarta,” pungkasnya. © RED/AGUS SANTOSA
