JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Seperti diketahui bahwa Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3 diselenggarakan sebagai ruang refleksi dan konsolidasi bersama guna memperkuat arah masa depan gerakan kemanusiaan di Indonesia.
Dengan mengusung tema ‘Dari Respon Bencana Banjir dan Longsor Sumatera Menuju Koordinasi Kemanusiaan yang Mandiri dan Kolaboratif Dipimpin oleh Pelaku Lokal’, kongres ini menegaskan pentingnya kepemimpinan pelaku lokal dalam penanganan bencana dan kerja-kerja kemanusiaan.
Ketika pembukaan kongres, Tomy Hendrajati selaku Dewan Pakar Kongres Kemanusiaan Indonesia III dan sekaligus Presiden Human Initiative (HI), menekankan bahwa kongres ini merupakan momentum strategis bagi pembenahan sistem kemanusiaan nasional.
“Sebab dengan mengacu dari pengalaman respon banjir dan longsor di Sumatera, menunjukkan bahwa pelaku lokal bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi. Mereka justru hadir paling awal, memahami konteks dan menjaga martabat penyintas,” ungkapnya.
Masih menurut Tomy Hendrajati lebih lanjut bahwa berangkat dari pengalaman respon bencana banjir dan longsor di Sumatera, kongres ini justru menyoroti peran komunitas dan organisasi lokal sebagai pihak pertama yang merespons situasi darurat dan pihak terakhir yang bertahan dalam proses pemulihan.
Begitu pula tentang kedekatan dengan wilayah, pemahaman sosial-budaya serta jejaring komunitas yang kuat, bisa menjadikan pelaku lokal aktor kunci dalam memastikan bantuan tepat guna, berkeadilan dan bermartabat.
Melalui berbagai sesi diskusi dan refleksi, peserta kongres membahas tantangan serta peluang membangun koordinasi kemanusiaan yang lebih setara. Juga dengan penekanan pada kepercayaan, pembagian peran yang jelas dan kolaborasi lintas aktor, organisasi masyarakat sipil, komunitas, pemerintah, dunia usaha hingga mitra internasional, tanpa mengabaikan pengetahuan dan inisiatif lokal.
Namun sebagai hasil utama, Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3 ini, menegaskan 5 arah penguatan sistem kemanusiaan nasional. Bahkan dalam kongres ini mendorong kepemimpinan pelaku lokal sebagai inti koordinasi kemanusiaan nasional melalui penguatan IHCP yang mandiri, akuntabel dan legitimate.
Begitu pula soal transformasi ekosistem sumber daya kemanusiaan, juga menjadi perhatian. Yakni dengan dorongan pada diversifikasi pendanaan, penguatan sumber daya lokal serta akses yang lebih setara bagi pelaku lokal terhadap pendanaan publik, CSR dan internasional.
Di sisi lain, kongres ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan standar kemanusiaan nasional, melalui pengembangan berkelanjutan organisasi masyarakat sipil lokal, penerapan Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia serta integrasi kearifan lokal dengan standar global.
Adapun dari sisi kebijakan, kongres ini juga mendorong hadirnya kebijakan kemanusiaan nasional yang lebih eksplisit dan kolaboratif. Dimana mengakui masyarakat sipil sebagai mitra setara pemerintah serta memperkuat ruang konsultasi multipihak. Di tingkat yang lebih luas, kongres juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dalam reformasi sistem kemanusiaan di kawasan dan global.
Sementara itu saat menutup rangkaian Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3, M Ali Yusuf (Gus Ali) selaku Convener AP-KI, menegaskan bahwa berakhirnya kongres bukanlah akhir dari proses.
“Kongres ini bukan titik selesai, melainkan titik tolak. Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa rapi sistem yang dibangun, tetapi pada seberapa banyak martabat manusia yang berhasil kita jaga,” ungkapnya.
Dengan terselenggaranya Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3, diharapkan terbangun kesepahaman bersama mengenai arah penguatan sistem kemanusiaan nasional yang lebih inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Hasil dan pembelajaran dari kongres ini diharapkan menjadi rujukan bersama dalam memperkuat koordinasi kemanusiaan ke depan, baik dalam respon darurat maupun pemulihan jangka panjang. © RED/AGUS SANTOSA
