Gegara Ada 3 Warga Tewas Kesetrum, DPRD Soroti Anggaran Banjir Pemprov DKI Rp 2,8 Triliun

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Gegara (gara-gara) ada 3 warga Cilincing, Jakarta Utara meninggal dunia yang tersengat aliran listrik saat banjir menerjang rumahnya, kalangan legislator (DPRD) menyoroti anggaran banjir Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 2,8 triliun.

Seperti diketahui ketiga korban tewas akibat kesetrum yang berasal dari alat elektronik yang terendam banjir. Selain pasangan suami istri (Pasutri), ada pula seorang ibu rumahtangga yang tinggal di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Mensikapi hal di atas, Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Bun Joi Phiau mengungkapkan keprihatinannya terkait meninggalnya 3 orang saat banjir besar melanda Ibukota Jakarta, Senin (12/1) kemarin.

Dengan berkaca dari kejadian tersebut, Bun mengungkit anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pengendalian banjir yang nilainya sebesar Rp 2,8 triliun.

“Jadi, ke mana hasil dari anggaran yang sebesar Rp 2,8 triliun itu. Ini merupakan uang yang ditarik dari pajak masyarakat. Tapi dalam kenyataannya, Pemprov DKI masih belum juga bisa mengatasi persoalan banjir itu dari waktu ke waktu,” katanya, Selasa (13/1).

Masih menurut Bun, tragisnya, sekarang yang terjadi adalah melayangnya nyawa 3 orang warga karena tersengat listrik saat banjir. Dengan anggaran sebesar itu, harusnya banjir kemarin tidak separah ini. Harusnya, Pemprov DKI dapat melakukan persiapan-persiapan yang bisa mencegah keadaannya seperti kemarin.

Oleh karenanya, Bun meminta agar Pemprov DKI lebih serius lagi dengan tidak hanya melihat banjir sebagai rutinitas yang diakibatkan oleh faktor-faktor alam saja, melainkan kondisi yang bisa ditanggulangi dampak-dampaknya untuk menjaga keselamatan warga Jakarta.

Bahkan dirinya pun menyayangkan sikap pemerintah DKI yang seolah-olah mengganggap banjir sudah biasa-biasa saja. Padahal, tugas Pemerintah DKI adalah untuk menghadapi itu semua dan menyelesaikan, bukannya malah berpasrah diri.

“Mentok-mentoknya semua itu disalahkan kepada kondisi alam. Kalau hanya bisa menyalahkan, artinya Pemprov DKI juga tidak siap. Jadi tolong gunakan uang pajak masyarakat Jakarta ini sebaik-baiknya untuk menyelamatkan nyawa para warga juga,” ungkap Bun, mengakhiri. © RED/AGUS SANTOSA

Related posts

Dukung Kebijakan Gubernur Pramono, Plt Sekretaris DPW PPP DKI Muhammad Hatta Siap Bantu Gencarkan Sosialisasi Program Pilah Sampah

Kriminologi 500 Tahun Jakarta, Agustus 1945 : Ketika Jakarta Kota Tanpa Tuan (Seri 20)

Hindari Perilaku Seks Menyimpang, Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan Nikahkan Pasangan Pemulung di Kota Bekasi