JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Setelah rampung melakukan proses final penilaian, SETARA Institute akhirnya meluncurkan Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) periode tahun 2025 untuk mempromosikan praktik toleransi di Indonesia. Dan, pilihannya jatuh pada Salatiga yang terpilih sebagai kota paling toleran.
Sedangkan ada hal yang menggembirakan lain, yakni dengan masuknya Kota Tegal dan Ambon, karena masuk dalam 10 besar hasil Laporan IKT. Laporan yang dirilis tersebut merupakan yang ke-9 kalinya, sejak IKT pertama kali dipublikasikan pada tahun 2015 silam.
Seperti dikatakan Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, dalam Peluncuran dan Penghargaan IKT 2025 di Jakarta, Rabu (22/4/2026) kemarin, memaparkan terdapat sejumlah dinamika dalam peta toleransi nasional.
Bahkan berdasarkan hasil studi, ada 10 kota dengan skor toleransi tertinggi secara berurutan diraih oleh Salatiga, Singkawang, Semarang, Pematang Siantar, Bekasi, Sukabumi, Magelang, Kediri, Tegal dan Ambon.
”Adapun masuknya Kota Tegal dan Kota Ambon dalam 10 skor teratas IKT 2025 menandai dinamika penting dalam peta toleransi nasional,” tutur Halili Hasan mengomentari hasil pemeringkatan tersebut.
Menurut dia lagi, Tegal mencatatkan kenaikan peringkat yang sangat signifikan, yakni melompat dari peringkat 39 pada IKT 2024 menjadi peringkat 9 pada tahun ini. Kemajuan Kota Tegal tersebut salah satunya ditopang oleh fondasi regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.
“Pada periode tahun sebelumnya, dominasi 10 besar relatif diisi kota-kota yang sudah mapan dalam tata kelola keberagaman, kini muncul aktor-aktor baru yang menunjukkan akselerasi signifikan. Artinya, peringkat 10 tertas tidak eksklusif bagi kota-kota tertentu saja,” jelas Halili Hasan, panjang lebar.
Terkait perubahan ini mengandung makna bahwa performa toleransi bukanlah status yang statis, melainkan hasil dari proses kebijakan yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan, serta kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, komunitas lintas iman, dan masyarakat sipil.
Selain membahas kota dengan capaian terbaik, Halili juga menyoroti kondisi kota-kota yang berada di posisi terbawah dan urgensi pembenahan ekosistem toleransi di wilayah tersebut.
”Secara garis besar, kota-kota pada peringkat 10 besar kota dengan skor terendah pada IKT 2025 masih menghadapi tantangan pada aspek kepemimpinan politik (political leadership) dan kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership) yang kurang kondusif dalam pemajuan toleransi,” ucap Halili menerangkan.
Terkait kelemahan kepemimpinan tersebut kerap bermuara pada kristalisasi favoritisme terhadap kelompok tertentu serta formalisasi peraturan-peraturan daerah yang berbasis agama.
Tetapi secara nasional, studi ini mencatatkan skor rata-rata toleransi di angka 4,97 pada tahun 2025. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,05 dibandingkan skor rata-rata nasional pada tahun 2024 yang berada di angka 4,92.
Sementara itu kenaikan skor rata-rata dari skala 1-7 ini mengindikasikan bahwa kondisi toleransi di Indonesia tergolong cukup baik dan terus menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.
Khusus objek kajian IKT 2025 mencakup 94 kota dari total 98 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengukuran tersebut mengandalkan empat variabel yang dielaborasi menjadi delapan indikator, meliputi regulasi pemerintah, regulasi sosial, tindakan pemerintah serta demografi sosio-keagamaan. © RED/AGUS SANTOSA
