BALI (POSBERITAKOTA) – Pemerintah Provinsi Bali menargetkan belanja pegawai Pemprov Bali tidak melebihi 30 persen dari APBD. Target ini berlaku pada APBD 2027. Pernyataan disampaikan Kepala BKPSDM Bali I Wayan Budiasa pada Kamis (21/5/2026).
Penetapan batas maksimal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Langkah ini juga bertujuan untuk efisiensi anggaran daerah.
Kepala BKPSDM Bali, I Wayan Budiasa, mengakui belanja pegawai saat ini masih di atas 30 persen. Namun, selisihnya tidak terlalu besar. Ia optimistis target 30 persen dapat tercapai pada APBD 2027.
Penurunan anggaran pegawai akan terjadi melalui siklus pensiun sejumlah pegawai. Mereka akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Selain itu, masa tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga akan selesai.
“Ini tentu akan berpengaruh pada total atau kumulatif dari jumlah belanja pegawai yang ada di Pemerintah Provinsi Bali,” kata Budiasa. Pengurangan jumlah pegawai akan meringankan beban anggaran.
Pemprov Bali memastikan tidak akan mengorbankan hak-hak pegawai. Efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi kesejahteraan mereka. Prioritas utama tetap menjaga hak-hak kepegawaian.
Langkah efisiensi justru menyasar pos operasional dan belanja penunjang lainnya. Pos-pos ini dinilai lebih fleksibel untuk dipangkas. “Yang diefisiensikan kemarin itu adalah salah satunya perjalanan dinas, makan minum,” tambah Budiasa.
Penerapan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) juga berkontribusi besar. Kebijakan ini menghasilkan efisiensi yang signifikan. “Bahkan kemarin terakhir dengan penerapan WFH kan terjadi efisiensi cukup besar,” tandas Budiasa.
Upaya menekan pengeluaran pegawai ini menunjukkan komitmen Pemprov Bali. Mereka ingin mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Target belanja pegawai Pemprov Bali di bawah 30 persen pada 2027 menjadi prioritas. ® RED/BALI 01