JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Lantaran sudah mendapat atensi langsung dari Presiden RI, Relawan Prabowo mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar jangan ragu-ragu mencopot jabatan Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Bhudi Mulia yang diduga terlibat korupsi.
Desakan tersebut datang dari Relawan Prabowo, KRH HM Jusuf Rizal SH melalui keterangan resminya yang disampaikan kepada POSBERITAKOTA di Jakarta, Kamis (28/5/2026) sore. Bahkan mengingatkan Menkeu Purbaya supaya jangan bermain politik dengan mengabaikan atensi Presiden Prabowo.
Supaya bersikap tegas, lanjut Jusuf Rizal, Menkeu Purbaya tidak usah putar-putar dengan menyebut masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo. Padahal, perintahnya sudah jelas supaya mencopot Dirjen Bea Cukai secara terbuka, jika memang dianggap tidak mampu.
“Adanya dugaan terlibat masalah korupsi sebagaimana dalam persidangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), semestinya sudah dapat dimaknai Dirjen Bea dan Cukai tidak cakap,” imbuh Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak yang juga penggiat anti korupsi tersebut.
Sebagaimana sudah diketahui publik, Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan meminta Menkeu Purbaya untuk segera mengganti pimpinan atau Dirjen Bea Cukai jika dirasakan tidak mampu.
Hal itu malah disampaikan dalam pidatonya terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026) awal pekan silam.
Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budhi Mulia dalam fakta persidangan KPK disebut menerima aliran dana haram korupsi 213.600 Dolar Singapura (atau setara Rp 2,9 milyar) dari perusahaan Blueray Cargo atas pemberian jalur hijau (tanpa pemeriksaan fisik barang impor Kepabeanan).
Selaian itu Djaka Budhi Muli juga ikut dalam pertemuan di Hotel Borobudur yang mengindikasikan adanya abuse of power (Penyalahgunaan Wewenang) yang merugikan negara hingga Rp 61, 3 milyar.
Namun herannya kenapa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan masih harus menunggu perintah lebih lanjut untuk menentukan nasib Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama. “Kita masih tunggu perintah lebih lanjut,” ucap Purbaya kepada awak media, Rabu (27/5/2026) kemarin.
Padahal, sebelumnya Menkeu Purbaya juga mengatakan akan menunggu perkembangan hingga pekan ini untuk menentukan nasib Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Mulia. Pernyataan itu dilontarkannya seusai nama Djaka Budhi Mulia terseret dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai.
Sebagai Menteri Keuangan, seharusnya membaca bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto itu sudah jelas. Copot Dirjen Bea Cukai, jika berkinerja buruk. Namun masyarakat menilai, Purbaya masih putar-putar cari alasan. Hal itu seperti lempar taik (kotoran-red) ke muka Presiden Prabowo.
“Masak perintah Presiden dianggap main-main dan diremehkan Purbaya. Ini dapat merusak citra Prabowo,” ungkap Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI).
Sebelum itu lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Djaka menerima suap Sin$213.600 atau setara Rp2,94 miliar (kurs hari ini Rp13.805,46) dari Bos Blueray Cargo, John Field — terdakwa kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai.
Dalam sidang, jaksa menjelasan sosok penerima amplop cokelat berkode 1-DIR yang diserahkan kepada Orlando oleh John Field dan seorang wanita bernama Sri Pangastuti, Agustus 2025. Meski Orlando menyebutkan tidak tahu siapa yang disebut menerima 213.600 dolar Singapura, tapi KPK disebut sudah mengantongi data penerima.
“Izin majelis [hakim], kami tegaskan yang nomor 1 adalah Dirjen Bea Cukai [Djaka Budhi Utama]. Nilainya Sin$213.600. Itu kami yang tegaskan. Karena kami yang punya bukti ini,” ujar Jaksa KPK Takdir Suhan seperti dikutip, Kamis (21/5/2026).
Apabila Menkeu Purbaya masih bermain-main dan tidak menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto, hal itu sama halnya dengan melakukan pembangkangan. Melakukan pembiaran terhadap praktek korupsi.
“Sudahlah, Menkeu Purbaya jangan bermain politik. Jalankan saja tugasnya sebagai Menteri Keuangan yang membawahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, di dua direktorat itu masih marak penyalahgunaan wewenang,” pungkas Jusuf Rizal, Ketum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara. © RED/AGUS SANTOSA