BALI (POSBERITAKOTA) – Ancaman krisis listrik Bali dan wilayah Jamali semakin nyata sejak Senin (8/6/2026). PT PLN (Persero) menghadapi menipisnya stok batubara PLTU, memicu pemadaman bergilir. Situasi ini mengancam pasokan listrik di Pulau Jawa, Madura, dan Bali.
Penipisan stok batubara menjadi penyebab utama defisit daya listrik. Stok PLTU kini hanya cukup untuk 11-12 hari. Padahal, standar operasional ideal adalah 26 hari pasokan. Data stok batubara ini tercatat per 9 Juni 2026.
Akibatnya, PT PLN (Persero) mulai menerapkan pemadaman listrik bergilir. Defisit daya mencapai 750 MW pada siang hari. Angka ini diprediksi naik hingga 1.500 MW saat beban puncak malam. Pemadaman telah terjadi di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Yogyakarta serta Jawa Timur juga merasakan dampaknya. Kota Bogor, Gejayan, dan Kaliurang melaporkan listrik padam. Masyarakat merasakan langsung dampak pemadaman bergilir ini. Aktivitas harian dan sektor usaha kecil menengah terganggu.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, angkat bicara. Ia mendesak Presiden Prabowo segera bertindak mengatasi situasi ini. Krisis ini berpotensi melumpuhkan aktivitas di Pulau Jawa.
Menurut Yudhistira, stok batubara PLTU PLN Group hanya tersisa 12 hari operasi. Sementara itu, stok PLTU Independent Power Producer (IPP) bahkan tinggal 11 hari. Beberapa PLTU Jamali menunjukkan ‘lampu merah’ pasokan batubara. Di antaranya Paiton, Pacitan, Tanjung Awar-awar, dan Rembang. PLTU IPP seperti Paiton, Jawa, dan Cilacap juga kritis.
Teuku Yudhistira juga mendesak Presiden Prabowo membenahi manajemen PLN. Ia menilai kinerja direksi PLN saat ini belum profesional. Perombakan total direksi dan komisaris dianggap perlu. Ini diperlukan untuk memastikan penanganan krisis kelistrikan yang lebih baik.
Situasi ini menuntut respons cepat dari pemerintah. Upaya menjaga stabilitas pasokan listrik sangat krusial. Penanganan serius diperlukan untuk mencegah meluasnya krisis listrik Bali dan wilayah sekitarnya. ® RED/BALI 01
