JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mencabut subsidi parkir bagi PNS di Taman IRTI Monas. Dengan demikian, para pegawai Pemprov DKI yang memarkir kendaraan di lokasi tersebut akan dikenakan tarif umum untuk mobil sebesar Rp 4 ribu dan sepeda motor Rp 2 ribu/jam.
Anies menyatakan kebijakan tersebut untuk memasyarakatkan penggunaan angkutan umum demi mengurangi kemacetan lalulintas. Sebab, selama ini ada yang salah. Di saat mau mengarahkan pola hidup masyarakat beralih ke angkutan umum, tapi PNS DKI sendiri tidak memberi contoh.
“Buktinya, mereka disubsidi parkir mobil di Taman IRTI cuma Rp 68 ribu sebulan. Makanya, para PNS yang bertugas di Balaikota pada naik mobil pribadi,” ujar Anies di Jakarta, Minggu (9/12).
Menurutnya tarif parkir IRTI, mulai 1 Januari 2019 tidak ada lagi harga murah untuk pegawai Pemprov. “Saya akan cabut perda tersebut agar PNS yang mau bawa mobil ke kantor berpikir lebih panjang lagi. Karena tarif parkir di IRTI per jam Rp 4 ribu. Kalau parkir selama delapan jam, maka berlaku tarif progresif sehingga bayarnya Rp 32 ribu setiap hari kerja. Semoga mereka segera memberi contoh kepada masyarakat untuk beralih ke angkutan umum yang jauh lebih murah, bahkan gratis,” jelasnya.
Anies menambahkan para PNS DKI secara otomatis merupakan nasabah Bank DKI. Nah, kartu elektronik bank tersebut dapat digunakan untuk naik gratis bus Transjakarta dan angkutan pendukungnya. “Ayo kita manfaatkan kartu Bank DKI buat naik bus gratis,” seru Anies sambil menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur pada sistem moda transportasi terpadu.
Sejumlah PNS maupun masyarakat yang sering parkir di IRTI mengkritik pelayanan yang tidak maksimal. “Kami rela bayar parkir mobil Rp 4 ribu per jam, tapi layani kami secara profesional. Berantas juru parkir liar di dalam kawasan yang kerjannya cuma malak recehan. Perbanyak pintu keluar dan masuk sehingga tidak terjadi antrean panjang,” ujar Rahmat, salah satu PNS.
Justru pada saat ramai, di pintu keluar, banyak petugas menerima pembayaran tanpa lewat komputer sehingga rawan tilep uang,” timpal Budi, salah satu warga. ■ RED/JOKO
