JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Selama satu dua pekan belakangan ini ramai mencuat soal penggunaan hak interpelasi yang rencanannya diajukan Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta terkait balapan Formula E. Bahkan hingga memunculkan perdebatan luas di kalangan legislatif dan masyarakat luas.
Gubernur Anies Baswedan terkesan tak mau gegabah di dalam menanggapi adanya wacana hak interpelasi dari kalangan anggota DPRD DKI Jakarta tersebut. Meski akhirnya harus menanggapi saat dikonfirmasi kalangan media.
“Interpelasi itu merupakan hak dewan dan diproses di dewan. Jadi, itu adalah sesuatu yang memang menempel pada anggota DPRD,” ucap Anies ketika menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Tabayyun, Meruya, Jakarta Barat.
Dalam klarifikasinya, Anies mengaku tidak keberatan jika anggota DPRD menggunakan hak tersebut untuk merespon kebijakan Formula E yang kini menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta.
“Bagi kami pun yang penting warga Jakarta. Bukan interpelasi. Sebab, yang terpenting adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa bekerja dengan baik,” papar Anies, lagi.
Seperti berita yang berkembang sebelumnya, ada sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dan PSI, berencana mengajukan hak interpelasi atau hak memintai keterangan soal Formula E terhadap Gubernur Anies Baswedan.
“Hak anggota saya terima. Dan, ini harus ditindaklanjuti. Di-Bamuskan untuk dilaksanakan di dalam paripurna,” jelas Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, sehari sebelumnya. ■ RED/GOES
