Arab Saudi Umumkan Turun, SENATOR DKI DAILAMI FIRDAUS Tegas Menolak Kemenag RI Naikkan Biaya Haji 2023

JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Sementara Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menurunkan biaya haji sebesar 30% apabila dibandingkan tahun lalu, sebaliknya Kementerian Agama (Kemenag RI) malah mau seenaknya mengusulkan biaya haji Indonesia tahun 2023 naik dari Rp 39,8 juta menjadi Rp 69,1 juta.

Bahkan, usulan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tersebut, sudah disampaikan Kamis (19/1/2023) pekan lalu oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Menag RI telah mengusulkan rerata biaya haji pada tahun ini sebesar Rp 69.193.733 per orang atau bila dibulatkan sebesar Rp 69 juta. Adapun rerata biaya perjalanan ibadah haji tersebut, mencakup 70 persen dari rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan Rp 98.893.909 per orang atau sekitar Rp 98 juta. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, biaya haji yang dibebankan ke jemaah tersebut naik hampir dua kali lipat dari angka Rp 39,8 juta.

Diminta menanggapi usulan dari Pemerintah tersebut, Senator (anggota DPD RI) asal DKI Jakarta, Prof Dr H Dailami Firdaus SH LL.M MBA, meminta agar Pemerintah RI meninjau ulang soal usulan tersebut. “Pemerintah harus meninjau ulang soal usulan kenaikan biaya haji tahun 2023,” desak Prof Dailami saat dihubungi POSBERITAKOTA, Rabu (25/1/2023).

Pada bagian lain, Prof Dailami juga mendorong agar Pemerintah RI melalui Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera melakukan komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar dapat meninjau kembali biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah yang mengalami kenaikkan cukup signifikan.

“Tentu Kemenag harus sesegera mungkin melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi, agar kenaikkan biaya haji tahun 2023 ini bisa diminimalisir. Sebab, kenaikkan hampir Rp 30 juta dari biaya tahun 2022 itu, tidak sedikit dan tentu akan sangat memberatkan bagi jamaah Indonesia,” tegas dia lagi.

Menurut pandangan Prof Dailami bahwa usulan kenaikan biaya haji sangat tidak bijak. Dimana masyarakat masih berupaya memulihkan perekonomian mereka pasca melandainya pandemi COVID-19, Pemerintah RI seharusnya juga menyesuaikan dengan prinsip istitha’ah (kemampuan) berhaji dalam konteks pembiayaan.

“Jadi, jangan karena antusiasme atau minat masyarakat di Tanah Air sangat tinggi untuk dapat melaksanakan ibadah haji, justru malah dijadikan sebagai potensi mencari keuntungan semata,” tutup Senator asal DKI Jakarta yang perduli terhadap kepentingan umat tersebut. ■ RED/AGUS SANTOSA