JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Gandeng ICT Watch, WhatsApp Indonesia serta mendapat dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Selasa (12/9/2023) menggelar seminar yang bertemakan ‘Lawan Misinfirmasi untuk Pemilu Sehat’ di Ruang Serbaguna Blok G Lantai 22 Balaikota, Jakarta Pusat.
Dalam gelar seminar tersebut, ikut hadir pula sebagai narasumber, yakni perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Menurut Kepala Biro Pemerintahan DKI Jakarta, Fredy Setiawan, pelaksanaan hajat demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah di depan mata.
“Tentunya, kita masih dihadapkan pada realita bahwa masih banyak yang menjadikan Pemilu sebagai momentum untuk menyebar hoaks. Ini menjadi tantangan tersendiri karena dapat memicu munculnya konflik di masyarakat,” tutur Fredy.
Lebih jauh, Fredy juga mengungkapkan bahwa derasnya arus informasi saat ini seakan sulit dibendung. Semua orang bersuara dan beropini di media sosial melalui gawai masing-masing.
“Jadi, layaknya pisau bermata dua, teknologi ini dapat memberi manfaat besar sekaligus menjadi bencana jika digunakan oleh orang yang salah. Hoaks dengan mudah menyebar di ruang digital,” ucap dia, menambahkan.
Masih kata Fredy bahwa dalam konteks Pemilu, kondisi ini bisa merusak integritas memicu Pemilu, mengancam kepercayaan publik terhadap proses yang berjalan, bahkan mempengaruhi hasil dari pemilihan itu sendiri. “Sedangkan yang lebih mengkhawatirkan, hoaks politik memicu polarisasi di masyarakat dan mengancam kualitas demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.
Ditaambahkan dia sudah menjadi tugas dan tanggungjawab bersama untuk melawan hoaks, khususnya yang tersebar di ruang digital. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menyambut baik seminar yang digelar hari ini.
“Karenanya, saya berharap setelah mengikuti kegiatan ini, peserta dapat menjadi bagian dari masyarakat yang kebal hoaks dan membagikan pengetahuan ini kepada orang lain di sekitarnya. Bahkan, kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terus berupaya memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia,” tutup Fredy. © RED/AGUS SANTOSA
