BEKASI (POSBERITAKOTA) ■ Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin kini sudah mendekam jadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena kesandung kasus perizinan proyek properti Meikarta. Bersama sejumlah kepala dinas dan salahsatu bos Lippo Grup tengah menjalani pemeriksaan penyidik lembaga anti rasuah tersebut.
Dari kejadian tersebut tentu pro dan kontra pendapat mencuat di kalangan masyarakat, khususnya di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi. Salahsatunya dari warga Kecamatan Babelan, karena merasa dipinggirkan, tak diperhatikan terkait infrastruktur jalan rusak selama bertahun-tahun, justru sangat mensyukuri.
Jaenudin, tokoh masyarakat yang kini jadi calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Bekasi, mengungkapkan keprihatinannya. Kenapa? Sebab, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, disebutnya tak aspiratif terhadap warga Kecamatan Babelan.
“Ya, sepanjang Neneng menjabat jadi Bupati Bekasi, nyaris tak menyentuh perbaikan Jalan Perjuangan (Babelan). Bertahun-tahun dibiarkan rusak. Bahkan sudah sangat membahayakan para pengendara,” ucap pria yang tinggal di Perumahan Villa Gading Harapan (VGH) Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, itu kepada POSBERITAKOTA.COM, Rabu (17/10).
Ditambahkan Jaenudin lebih lanjut, Bupati Bekasi selama ini tergolong tak peka terhadap aspirasi warganya. Wilayah Babelan, menurutnya, seperti dianak-tirikan. “Jalan raya di Babelan, dibiarkan rusak selama 6 tahun belakangan,” ucap dia.
Hal senada juga dikatakan M Saleh, warga Perumahan Villa Mutiara Gading. Menurutnya, wilayah Babelan sejak 4 tahun belakangan nyaris ditelantarkan dalam hal infrastruktur jalan. Bahkan lampu penerangan jalan pun, tak mendapat perhatian.
“Seharusnya, Bupati Bekasi sering turun ke lapangan. Jangan cuma berkutat di kantor Kabupaten saja. Makanya, nggak punya perhatian sama lingkungan. Menemui warga karena cuma mau kampanye saja,” kritik pria yang baru pensiunan dari pegawai negeri sipil (PNS) tersebut.
Melihat kondisi yang ada, ribuan warga Babelan sangat mensyukuri Bupati Bekasi diterpa masalah. Mereka bilang percuma punya pimpinan daerah (Bupati) yang seperti itu karena tidak mengenal wilayahnya. Yang dipikirin justru cuma proyek-proyek besar. Makanya, sekarang terkena masalah suap proyek Meikarta. ■ RED/GOES
