Suksesi di Kota Surabaya, FORJATIM Sebut Pilkada Bukan Ajang Demokrasi Nepotisme

SURABAYA (POSBERITAKOTA) – Suksesi kepemimpinan di Kota Surabaya semakin dekat. Agenda demokrasi yang digelar 5 tahun sekali itu menjadi pusat perhatian publik. Sejatinya ada 19 pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar di Jawa Timur tahun depan. Namun status Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi Jatim membuat pilkada di kota pahlawan menjadi magnet yang luar biasa.

Hadi Mulyo Utomo, Ketua Forum Reformasi Jawa Timur (ForJatim) menyebut bahwa Pilkada Surabaya bukan hanya menjadi perhatian publik di regional Jawa Timur. Tetapi perhatian publik secara nasional. Hal itu tak lepas dari posisi Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta. Terlebih Tri Rismaharini wali kota saat ini sudah tidak bisa mencalonkan diri, membuat orang penasaran siapa figur pengganti Risma.

Tak heran belakangan kian banyak spekulasi dan prediksi tentang siapa tokoh atau figur yang akan berkontestasi mencalonkan diri menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. Namun berharap pilkada tidak menjadi ajang demokrasi nepotisme.

“Saya berharap pilkada di tahun 2020 nanti bukan ajang bagi demokrasi nepotisme. Tetapi ajang bagi anak bangsa untuk membangun daerah dengan modal politik, kulitas dan integritas,” tegas penasehat hukum Khofifah-Emil pada Pilgub 2018 itu, Senin (7/1).

Salah satu orang dekat Khofifah ini mengakui, terkait dengan bursa Pilwali Kota Surabaya yang akan digelar tahun 2020 tak lepas dari spekulasi dan klaim. Klaim itu menyasar tokoh, elit dan politisi senior. Satu diantaranya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim terpilih periode 2019-2024.

Entah bagaimana kebenaran dan kesahihan dinamika dukungan tersebut. Apakah dukungan tersebut riil atau hanya klaim sepihak dari pihak-pihak tertentu untuk kemanfaatan menaikkan popularitas dan citra positif figur tertentu.

Alumni terbaik Fakultas Hukum pasca sarjana Unair tahun 2012 ini mengungkapkan, terlepas daripada itu semua. Warga Kota Surabaya meyakini bahwa menjadi pemimpin Kota Surabaya tidak bisa dilakukan dengan bermodal siapa lebih dekat dengan siapa, sehingga dia mendapatkan dukungan dari siapa.

“Surabaya itu kota dengan sederet kemajuan, prestasi, dan nilai strategis. Berikut dengan kompleksitas, problematika perkotaaannya. Karena itu harus dipimpin oleh orang mempunyai kompetensi yang berkualitas dan riwayat kepemimpinan yang sudah teruji. Bukan figur yang hanya mengandalkn nepotisme,” ujar Hadi.

Alumni aktivis Pergerakn Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini meyakini warga Surbaya juga pasti berharap tokoh-tokoh senior politik baik kancah nasional atau daerah juga dapat memperkaya wawasan serta melakukan edukasi politik kepada masyarakat Surabaya. Hal itu dalam koridor memberikan kriteria pemimpin yang ideal bagi keberlanjutan roda pemerintahan di Surabaya. Salah satunya integritas moral yg sudah terbukti baik.

“Manifestasi prinsip demokrasi dalam Pilwali Kota Surabaya adalah kemampuan memfilterisasi (menyaring) dan mencetak
pemimpin masa depan kota pahlawan yang berkualitas dan berintegritas. Bukan orang-orang yang hanya memanfaatkan momentum kesempatan politik alias aji mumpung dekat dengan pemangku kekuasaan,” papar mantan staf pengajar Fakultas Hukum di Universitas Surabaya (Ubaya) tersebut.

Untuk diketahui, sejumlah nama calon kandidat wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya mulai bermunculan. Mereka diantaranya Fandi Utomo (PKB), Adies Kadir (Golkar), Whisnu Sakti Buana (PDIP/Wawali Surabaya), Bayu Airlangga (Demokrat/menantu Pakde Karwo), Fuad Bernardi (putera Risma), Azrul Ananda (Presiden Persebaya), Moh Nur Arifin (KNPI Jatim/Wabup Trenggalek), Moh Abid Umar Faruq (GP Ansor), Ipong Muchlissoni (NasDem), Gus Hans (Golkar/Darul Ulum), Ari Kusuma (Kordinator Relawan Khofifah). ■ RED/DIDAY/GOES

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here