JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Harian Pos Kota atas gugatan empat pensiunan wartawannya. Putusan itu tertuang dalam putusan MA Nomor: 1420 K/Pdt-Sus-PHI/2020 tertanggal 18 November 2020. Putusan ini dikirim ke pengadilan pengaju yakni PN Jakarta Pusat, tertanggal 30 Desember 2020 lalu.
Hal itu diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu 18 November 2020 oleh Maria Anna Samiyati, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua majelis, Sugeng Santoso, H. Fauzan, hakim-hakim Ad Hoc PHI, sebagai hakim anggota. Hadir hakim anggota Unggul Prayudho Satriyo, panitera pengganti.
Pada putusan tersebut, majelis hakim MA menolak kasasi yang diajukan oleh Dirut Media Antarkota Jaya, sekaligus memerintahkan pemohon kasasi untuk membayar uang pensiun dan pesangon 4 mantan wartawannya dengan total sebesar Rp 862.650.584.- (Delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dan membayar biaya perkara Rp 500 ribu rupiah.
Kuasa hukum 4 pensiunan wartawan Pos Kota, Boyamin Saiman, didampingi Rizky Dwi Cahyo Putra, Lefrand Othniel Kindangen, Rudi Marjono mengatakan kepada media, Selasa (16/3/2021) malam, dengan ditolaknya kasasi Dirut Media Antarkota Jaya, perusahaan media Harian Pos Kota dan www.poskota.co.id, maka Dirut PT Media Antarkota, Azisoko putra H.Harmoko, mantan Menpen era Presiden Soeharto untuk segera melaksanakan putusan MA tersebut.
Nama mantan wartawan dan hak pesangon yang dikabulkan majelis hakim MA berdasar putusan Nomor.16/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST adalah sebagai berikut: Abdul Haris Irawan (Penggugat I), Sugeng Indarto, Syamsir Bastian (Penggugat III) dan Warto Nur Alam (Penggugat IV). Total uang pensiun dan pesangon yang harus dibayar sebesar Rp 862.650.584.- (Delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
Boyamin Saiman, pengacara ternama yang juga dikenal sebagai Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), mendesak PT Media Antarkota Jaya segera membayarkan hak pensiun dan pesangon mantan wartawan tersebut karena sudah tertunggak cukup lama sejak Mei 2018 lalu.
Apabila putusan inkhrah itu tidak diindahkan, menurut Boyamin Saiman, pihaknya akan melakukan upaya ekseskusi sesuai ketentuan hukum berlaku, termasuk melakukan gugatan pailit.
“Kami menyadari saat ini industri koran sedang menurun. Namun hal ini tidak menggugurkan hak pensiun dan pesangon dari mantan wartawannya, karena apapun keempatnya ikut membesarkan Harian Pos Kota dan www.poskota.co.id dengan pengabdian menjadi wartawan Pos Kota di atas 25 tahun,” jelas Boy kepada media. ■ RED/GOES