JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan yang akan melakukan revitalisasi Stasiun KA Tanah Abang mendapat dukungan dari Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan revitalisasi itu dilakukan dengan menambah jalur kereta dari empat menjadi enam sebagai upaya merapikan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.
Seperti dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono bahwa tugas Pemprov DKI Jakarta adalah merapikan sarana dan prasarana. Hal itu juga untuk mengantisipasi dan sekaligus merespon terkait pertumbuhan penumpang yang menggunakan KRL ke Stasiun Tanah Abang terus bertambah.
Karena itu, dijelaskan Heru, perlu ada penambahan fasilitas jalur dengan menggandeng Pemerintah Pusat. “Soal adanya penambahan jalur, bisa mengantisipasi kepadatan penumpang pada tahun-tahun berikutnya yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Makanya, ini untuk tahap yang pertama,” tandas Pj Gubernur DKI Jakarta, Senin (26/12/2022).
Menurut Heru lebih lanjut bahwa Stasiun KA Tanah Abang akan ada kawasan Transit Oriented Development (TOD). Sedangkan TOD ini dapat diartikan sebagai konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi, serta mempromosikan penggunaan angkutan umum maupun gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.
“Selanjutnya pada tahap kedua, tugas Pemprov DKI Jakarta adalah merapikan sarana dan prasarana. Mungkin nanti ada pelebaran kawasan dan lain-lain. Jadi, kita lihat nanti ke depan, konsepnya seperti apa, begitu kira-kira,” jelasnya.
Pada bagian lain, dikatakan Heru, ada beberapa yang harus dirapikan Pemprov DKI Jakarya di dalam upaya mendukung optimalisasi stasiun ini. Seperti putaran di jalan (U-Turn), membangun JPO serta merapikan bagian taman.
“Bahkan, kiita juga punya lahan yang bisa digunakan untuk akses keluar-masuknya penumpang. Lahannya kita siapkan, bangunannya disiapkan Kementerian PUPR dan Kemenhub,” urainya, panjang lebar.
Pj Gubernur DKI pun menyebutkan bahwa dalam proses pengerjaan penambahan fasilitas jalur kereta tersebut, pihaknya mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo, agar dapat terealisasi maksimal pada akhir tahun 2023.
“Artinya, kami di DKI Jakarta akan langsung bergerak dan langsung berkoordinasi dengan Kemenhub dan KemenPUPR. Hal ini karena target yang diarahkan Bapak Presiden harus selesai di akhir tahun 2023. Hal itu juga sudah harus finalisasi,” tutup Heru. □ RED/AGUS SANTOSA