JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Terkait pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem kewaspadaan dini, disoroti serius oleh Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto. Apalagi, menurut dia, khususnya di Jakarta yang dinilainya sangat kompleks dan heterogen.
Diulas Rasminto lebih lanjut bahwa Jakarta tidak bisa mengandalkan sistem keamanan yang bersifat satu arah. Ancaman di Daerah Khusus Jakarta bersifat multidimensi, mulai dari sosial, politik, ekonomi, ideologi hingga digital.
“Dalam hal ini, jelas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak bisa kerja sendiri. Masyarakat punya posisi strategis dalam mendeteksi potensi ancaman sejak dini,” papar Rasminto saat jadi pembicara di forum kewaspadaan dini yang digelar Sub Badan Kesbangpol Kota Jakarta Utara di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Menurut pandangannya bahwa kewaspadaan dini bukan sekadar slogan, melainkan sistem yang harus dibangun dari level akar rumput dengan dukungan kanal pelaporan yang jelas dan perlindungan terhadap pelapor.
“Guna bangun sistem kewaspadaan dini bersifat kesemestaan, juga harus dari akar rumput. Namun begitu perlu didukung kanal pelaporan berbasis digital,” urai Rasminto, lagi.
Rasminto juga menyebutkan bahwa peran FKDM perlu dioptimalkan karena belum terintegrasi secara digital dan masih lemah dalam koordinasi di lapangan.”Bahkan harus ada integrasi kanal seperti CRM Jakarta, aplikasi JAKI, sampai dashboard real time yang bisa diakses FKDM wilayah hingga tingkat kelurahan,” katanya.
Lebih lanjut Rasminto menambahkan bahwa modal sosial warga Jakarta sangat penting dalam mencegah eskalasi konflik. Masyarakat harus dilibatkan dalam edukasi, simulasi, dan pelatihan kewaspadaan dini secara berkala.
“Jadi, heterogenitas Jakarta adalah sebuah kekuatan. Bukan sebagai ancaman. Hanya saja memang, butuh budaya partisipasi dan toleransi untuk menjaga stabilitasnya,” ucap Rasminto mengakhiri pemasarannya. © RED/AGUS SANTOSA