JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Dengan didampingi Wagub Rano Karno, Gubernur DKI Jakarta, Pramono hadir di acara Malam Apresiasi Pajak Daerah dan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah, di Balaikota Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Sedangkan perjanjian kerjasama dilakukan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI.
Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berkomitmen memenuhi target penerimaan pajak daerah. Bahkan, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, khususnya para wajib pajak.
“Pada intinya, Jakarta memungutnya dengan hati. Maka, saya hampir setiap saat jika bertemu Bu Lusi (Kepala Bapenda DKI Jakarta), pertanyaan saya sederhana: pajak kita tercapai atau tidak? Alhamdulillah tadi disampaikan bahwa per hari ini, kurang lebih pajak kita 46,7 persen. Saya ucapkan terima kasih,” tegas Gubernur Pramono Anung.
Juga disebutkan bahwa target penerimaan pajak daerah DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 48 triliun. Lalu hingga pertengahan Juni, telah tercapai sekitar Rp 22,6 triliun atau 46,7 persen. Pemprov DKI Jakarta menargetkan capaian 50 persen pada akhir bulan Juni.
Dalam kesempatan tersebut, penghargaan diberikan kepada 30 wajib pajak terpilih dari berbagai jenis pajak, seperti Pajak Bumi maupun Bangunan (PBB) serta pajak barang dan jasa tertentu.
Pada bagian lain, penghargaan juga diberikan kepada instansi pendukung pemungutan pajak daerah, seperti Polda Metro Jaya, DJP, DJPK, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Jasa Raharja serta perangkat daerah terkait.
“Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi sebagai rasa syukur atas pencapaian tanggung jawab ini. Transparansi menjadi sangat penting. Maka saya ingin melaporkan bahwa DKI Jakarta harus transparan dan terbuka dalam pengelolaan pajak,” imbuh Gubernur Pramono Anung.
Sementara itu Dirjen Pajak Kemenkeu RI, Bimo Wijayanto, juga turut mengapresiasi tingkat kepatuhan wajib pajak di Jakarta.
“Terus terang, saya seakan terhenyak, Pak Gubernur. Pemerintah Pusat baru mencapai 32 persen per Juni ini, sedangkan Pemprov DKI sudah hampir 47 persen. Malam ini kami sangat disemangati oleh keteladanan Bapak Gubernur dan tentu juga oleh kepatuhan luar biasa para wajib pajak,” tegasnya.
Oleh karenanya, Bimo Wijayanto juga berharap agar kolaborasi antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat dalam sinkronisasi dan harmonisasi objek pajak daerah terus diperkuat agar proses berjalan baik dan transparan.
“Sedangkan sinkronisasi ini adalah hal yang mahal. Maka, perjanjian kerja sama malam ini merupakan milestone. Kalau sekarang 46,7 persen, tahun depan bisa 100 persen di bulan yang sama. Itu penting, karena dengan begitu visi-misi Gubernur dan Wagub untuk menyejahterakan rakyat Jakarta akan lebih mudah tercapai,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Askolani. Pihaknya menyambut baik kerjasama tersebut sebagai sarana pertukaran informasi yang menyamakan data penerimaan, baik dari pajak nasional maupun daerah.
“Yang pasti, kita akan terus, dan selalu mengupayakan pemungutan pajak secara transparan dan adil sesuai dengan peraturan. Kami yakin, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan. Harapannya, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Jakarta, tetapi juga seluruh Indonesia,” tutup Askolani. © RED/AGUS SANTOSA
