JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat ada ratusan kepala keluarga (KK) yang tersebar di 9 kelurahan Ibukota dan mereka kini masih buang air besar sembarangan (BABS).
Sedangkan untuk kesembilan kelurahan itu tersebar di 4 wilayah kota administrasi Jakarta. Masing-masing dengan rincian di Jakarta Utara 4 lokasi, Jakarta Barat 2 lokasi, Jakarta Selatan 1 lokasi dan Jakarta Timur 2 lokasi.
“Untuk keseluruhannya atau total ada sekitar 850 kepala keluarga yang memang masih buang air besar sembarangan,” tegas Wakil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, Lies Dwi, Senin (28/7/2025) di Jakarta.
Lebih jauh Lies mengatakan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius Dinkes DKI. Bahkan, ia menekankan bahwa persoalan sanitasi di Jakarta bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan.
Menurutnya lagi bahwa dari sebagian besar kasus BABS justru terjadi di kawasan permukiman padat. Di lokasi-lokasi tersebut, upaya pemerintah kerap terhambat karena tidak tersedia lahan untuk membangun fasilitas sanitasi.
“Cuma ya itu. Terus susah diintervensi. Kenapa? Karena tidak ada lahan yang cukup luas,” ucap dia, menambahkan.
Disebutkan bahwa Pemerintah DKI, tambah Lies, tidak bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berbagai dinas terkait ikut terlibat dalam upaya penanganan.
“Namun kalau pemerintah DKI itu, ya berarti kita lintas sektor ya. Ada Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kesehatan, pamong, kepala wilayah. Tentunya, kita berusaha untuk bersama-sama warga mencari solusi,” imbuhnya.
Salah satu solusi yang didorong adalah pembangunan MCK atau septic tank komunal di lokasi yang memungkinkan. “Kalau ada lahan, kemudian bisa digunakan untuk dibuatkan MCK komunal, septic tank komunal, maka itu menjadi salah satu prioritas cara penyelesaian,” ujarnya.
Seandainya tidak tersedia lahan, dikatakan pemasangan septic tank rumahtangga menjadi alternatif. Ia menekankan, pembangunan sanitasi tidak cukup hanya dengan infrastruktur.
Warga perlu dilibatkan dalam membangun komitmen agar perubahan bisa bertahan.Ia juga menjelaskan pentingnya status sanitasi yang ideal dan aman karena limbahnya dipastikan terbuang ke septic tank dan rutin dilakukan penyedotan.
“Di bawahnya sanitasi aman itu ada sanitasi layak, yaitu sudah berakhir di septic tank, tapi memang belum dilakukan penyedotan secara rutin,” ungkapnya.
Dalam jangka panjang, Lies melihat peluang pengolahan limbah menjadi sumber energi seperti biogas. Menurutnya, solusi ini bisa memberikan manfaat ganda bagi warga. “Ini membuka wawasan juga bahwa memungkinkan untuk dikembangkan di tempat lain, karena bisa dimanfaatkan hasil biogasnya untuk sumber listrik atau membantu kebutuhan rumah tangga lainnya,” tutupnya.
Pemprov DKI Batal Sulap Lapangan Bola Kedoya Jakbar Jadi Arena PadelIntime – Pupus sudah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta memiliki arena olahraga padel di daerah Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hal ini lantaran adanya penolakan dari warga sekitar.
Lurah Kedoya Selatan Aryan Safari mengatakan, Pemprov DKI membatalkan rencana mengubah manfaat lapangan sepak bola Pilar di Jalan Pilar Baru, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat menjadi arena Padel.Lurah Kedoya Selatan Aryan Safari memastikan lapangan tersebut tetap difungsikan untuk lapangan sepak bola.
“Tidak dibikin lapangan Padel, tetap dipakai buat lapangan sepak bola,” kata Artan saat dikonfirmasi awak media, Senin (28/7). Keputusan ini diambil setelah pembahasan dalam rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta beberapa hari lalu.
Meski demikian, Aryan menyebut pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Pemprov. Namun, ia menegaskan bahwa perjuangan warga agar lapangan tetap digunakan untuk sepak bola sudah disampaikan.
“Yang penting kami bersama warga sudah memperjuangkan. Jangan dibikin sarana padel. Tetap difungsikan sebagai lapangan bola buat masyarakat,” katanya. © RED/AGUS SANTOSA
