JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu SH MH meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu segera melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ditegaskan Tom bahwa penurunan DBH sekitar Rp 15 triliun akan berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal DKI Jakarta dalam membiayai berbagai program prioritas. Oleh karenanya, potensi PAD yang besar seperti sektor parkir harus dikelola lebih efektif, transparan, dan bebas dari kebocoran.
“Justru Pemprov DKI harus kreatif dan tegas dalam menggali sumber PAD baru, terutama dari sektor parkir yang selama ini potensinya belum tergarap maksimal. Ini penting agar program pembangunan tetap berjalan optimal meski terjadi penurunan DBH,” ucap Tom kepada POSBERITAKOTA di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Tom juga menekankan bahwa sektor parkir di Jakarta memiliki potensi penerimaan yang besar, baik dari parkir tepi jalan umum maupun parkir di gedung-gedung milik swasta. Namun, potensi tersebut sering kali tidak tercapai akibat lemahnya pengawasan dan adanya praktik penyimpangan di lapangan.
“Masih banyak kebocoran yang terjadi dalam sistem pengelolaan parkir, mulai dari parkir liar hingga setoran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini harus dibenahi agar PAD DKI benar-benar optimal,” tuturnya.
Selain itu, Tom juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat sistem digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan parkir, sekaligus memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pengelolaan retribusi daerah.
“Namun apabila ditemukan ada oknum ASN yang bermain atau terlibat dalam praktik penyimpangan, harus ada penindakan tegas dan sanksi sesuai aturan. Pemerintah tidak boleh mentoleransi kebocoran yang merugikan daerah,” ungkapnya.
Pada bagian lain, Tom juga menilai bahwa dengan pengelolaan PAD yang optimal, Pemprov DKI Jakarta tetap dapat menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan program pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.
“Sebab, PAD yang kuat adalah kunci kemandirian fiskal. Optimalisasi dari sektor parkir adalah langkah realistis untuk menutup celah penurunan DBH tanpa harus mengurangi program prioritas bagi warga Jakarta,” ucap Tom, mengakhiri keterangannya. © RED/AGUS SANTOSA
