JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Setahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, disebut meraih pencapaian positif, khususnya untuk di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Kesra). Namun begitu tetap diingatkan bahwa masih ada ‘PR‘ (pekerjaan rumah) besar untuk ditahun berikutnya.
Senator DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Prof Dr H Dailami Firdaus SH LL.M menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan capaian positif, terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Meski demikian, ia juga mengingatkan masih banyak catatan penting yang perlu segera dibenahi, terutama dalam hal penegakan hukum dan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prof Dailami lebih jauh menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap stabil ditengah situasi global yang tidak menentu, jelas merupakan bukti bahwa fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat.
Sedangkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan, industri dalam negeri serta hilirisasi sumber daya alam (SDA), dinilainya sudah berada di jalur yang benar. Tapi, capaian tersebut harus diimbangi dengan pemerataan manfaat supaya pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja.
“Tentang stabilitas ekonomi ini menjadi modal penting. Karenanya, pemerintah perlu memastikan agar pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Pemerataan manfaat ekonomi menjadi tantangan berikutnya,” ulas Prof Dialami kepada POSBERITAKOTA, Selasa (21/10/2025).
Saat diminta menyoroti program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), Prof Dailami menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah visioner untuk mengatasi persoalan gizi anak dan kemiskinan ekstrem.
Maka itu, dirinya mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjalankan program tersebut, namun mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak ada lagi kasus keracunan hingga beban keuangan daerah.
“Sebab, program MBG sangat bagus secara konsep. Namun untuk pelaksanaannya harus diawasi. Tentu saja agar tepat sasaran, transparan dan tidak membebani fiskal daerah. Selain itu, Pemerintah Pusat harus menggandeng Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil agar program ini benar-benar efektif,” tegasnya.
Prof Dailami juga menekankan keberhasilan ekonomi semestinya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari bantuan sosial, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perumahan yang layak.
“Kesejahteraan bukan hanya soal bantuan sosial, tapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perumahan layak. Pemerintah perlu memperluas cakupan kebijakan yang bersifat inklusif agar semua warga negara merasakan manfaat pembangunan,” bebernya.
Lebih spesifik, Prof Dailami menginginkan agar semua anak-anak di Indonesia dapat memiliki akses pendidikan pada semua tingkatan, tanpa terkendala dengan kondisi ekonominya. “Jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi dapat menjadi tangga peningkatan kesejahteraan keluarga. Tidak kalah penting, tenaga pendidik atau guru juga harus semakin disejahterakan,” ungkapnya.
Berbeda lagi dalam bidang penegakan hukum, Prof Dailami menilai pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk menegakkan keadilan yang konsisten dan tidak tebang pilih. Ia berharap aparat penegak hukum memperkuat independensi dan integritas agar kepercayaan publik terhadap hukum meningkat.
“Seharusnya, hukum jadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan. Masyarakat masih sering melihat adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Pemerintah harus menegaskan komitmennya untuk menegakkan keadilan bagi semua,” urainya.
Di sisi lain, pihaknya juga mengapresiasi Presiden Prabowo yang sudah membentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi selama ini, termasuk sebagai upaya memangkas waktu tunggu. “Saya kira ini kebijakan dan keinginan mulia karena ibadah Haji termasuk dalam rukun Islam,” ucapnya.
Sementara itu yang tidak kalah penting, Prof Dailami mengingatkan agar Presiden RI, Prabowo Subianto betul-betul melaksanakan good governance and clean goverment. “Saya senang Pak Prabowo tegas terhadap menteri-menteri yang ‘nakal‘. Reshuflle bukan tabu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” cetusnya.
Sebagai penutup Prof Dailami menyampaikan sikap optimismenya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membawa Indonesia menuju kemajuan yang berkeadilan, asalkan tetap membuka ruang bagi kritik konstruktif dan memperkuat sinergitas dengan semua pihak.
“Satu tahun pertama ini sudah menunjukkan arah yang baik. Tetapi, kedepan harus lebih fokus pada tata kelola, pemerataan dan penegakan hukum yang konsisten. Sehingga, visi Indonesia Emas 2045 bukan hanya slogan, namun bisa jadi kenyataan,” tutup Prof Dailami. © RED/AGUS SANTOSA