JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Agar tidak bikin gaduh dan juga menimbulkan kecurigaan ditengah masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta kaji ulang terkait rencana bongkar tiang Monorel. Apalagi anggaran yang bakal dikeluarkan mencapai Rp 100 miliar dan itu sangat tidak rasional.
Peringatan tersebut disampaikan secara terbuka oleh Senator (Anggota DPD RI) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Achmad Azran. Selain itu, Gubernur Pramono Anung diminta supaya peka terhadap polemik yang semakin berkembang di masyarakat luas.
“Sebab, anggaran sebesar Rp 100 miliar, bukanlah angka kecil. Karena itu, Gubernur DKI perlu memastikan perhitungannya secara rasional. Kemudian sampaikan dengan transparan agar tidak memicu polemik berkepanjangan di masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Bang Azran itu melalui keterangan tertulis kepada POSBERITAKOTA, Sabtu (10/1/2026).
Secara khusus pula, dirinya meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk melakukan evaluasi mendalam serta memastikan proses perencanaan anggaran dilakukan secara transparan, terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan publik pun berhak tahu dasar perhitungan biaya pembongkaran proyek mangkrak tersebut.
“Sebab, anggaran Rp100 miliar itu, bukanlah angka kecil. Gubernur DKI perlu memastikan perhitungan ini benar-benar rasional. Termasuk disampaikan secara transparan agar tidak memicu polemik di masyarakat,” pintanya.
Senator satu ini juga menyoroti terhadap rencana pengelolaan pembongkaran yang akan dilakukan oleh Dinas Bina Marga. Jika terdapat opsi yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebaiknya mempertimbangkan untuk melibatkan pihak swasta melalui mekanisme yang sah dan terukur.
“Nah, kalau bisa dikerjakan oleh pihak swasta. Berbiaya lebih murah dan hasil yang maksimal, mengapa tidak? Jangan sampai jika dikelola sendiri justru biayanya membengkak dan membebani APBD,” ungkapnya, lagi.
Selain itu, Achmad Azran tak lupa mengingatkan Gubernur DKI agar tidak serta-merta menerima laporan dari dinas-dinas teknis tanpa dilakukan verifikasi mendalam. Maka itu, pentingnya prinsip akuntabilitas dan pengawasan dalam setiap pengambilan keputusan anggaran.
“Tentu sebagai Gubernur DKI jangan asal percaya laporan dinas. Semua harus diuji, diverifikasi. serta dibuka ke publik agar pengelolaan anggaran benar-benar transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Adanya kemungkinan terhadap kebutuhan perbaikan infrastruktur di sekitar proyek Monorel, Achmad Azran menyarankan agar biaya perbaikan dibuat dalam pos anggaran terpisah. Dengan begitu, jadi tidak tercampur dengan biaya pembongkaran dan dapat diawasi dengan lebih jelas.
“Justru pemisahan anggaran ini menjadi penting, karena tidak terjadi pengaburan biaya dan publik bisa menilai dengan jelas mana anggaran pembongkaran dan mana anggaran perbaikan,” urainya.
Seperti sudah diketahui bahwa proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi massal yang mangkrak sejak bertahun-tahun lalu. Sehingga menyisakan tiang-tiang beton di sejumlah ruas jalan utama Ibukota Jakarta. Keberadaan struktur tersebut dinilai mengganggu estetika kota, keselamatan serta tata ruang.
Namun rencana pembongkaran tiang Monorel kembali mencuat, seiring upaya Pemprov DKI Jakarta menata ulang infrastruktur kota. Tapi, besarnya anggaran yang diusulkan menuai perhatian publik dan berbagai pihak. Karena itu, dorongan untuk dilakukan evaluasi, transparansi, dan efisiensi anggaran menjadi semakin menguat. © RED/AGUS SANTOSA