JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Forum Jamsos lintas Federasi dan Konfederasi serius ingatkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terhadap hasil seleksi Direksi dan Dewas (Dewan Pengawas) BPJS Kasehatan dan Ketenagakerjaan yang direkomendasikan Panitia Seleksi (Pansel).
Pasalnya terindikasi malah mau dioplos. Bahkan calon yang semestinya tidak masuk rekomendasi Pansel juga akan diloloskan. Sedangkan dugaan lainnya adalah terhadap para calon diduga dimintai uang Rp10 miliar.
“Apabila terjadi seperti itu, tentu tidak benar. Juga tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto main-main dengan hasil yang sudah diputuskan Pansel. Yang perlu diingatkan jangan sampai ulah oknum di Istana main mengubah hasil rekomendasi calon Direksi dan Dewas BPJS,” tegas Koordinator Forum Jamsos, KRH HM Jusuf Rizal SH saat dihubungi POSBERITAKOTA di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Terkait pernyataan di atas yang meminta agar Presiden Prabowo Subianto mewaspadai hasil oplosan Direksi dan Dewas BPJS itu disampaikan HM Jusuf Rizal – pria berdarah Madura-Batak, Relawan Prabowo– setelah beredarnya rumor jika nama-nama Calon Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerja yang direkomendasikan Pansel mau dioplos.
Bukan hanya itu saja. Disebutkan pula bahwa patut diduga ada oknum yang meminta uang pelicin sampai Rp10 miliar untuk Calon Direksi maupun Dewas BPJS 2026-2031.
Dikatakan HM Jusuf Rizal yang juga aktivis penggiat anti korupsi, jika hasil rekomendasi yang disampaikan Pansel ke Istana, diutak-atik dan kemudian diubah, itu jelas sebagai pelanggaran hukum dan dapat digugat. Apalagi ada pungutan sampai miliaran. Hal itu juga sebagai kejahatan pemerasan.
Seperti diketahui bahwa Pansel Dewas dan Direksi BPJS 2026-2031 dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P dan 105/P Tahun 2025. Sedangkan hasil Rekomendasi Pansel mutlak dan tidak bisa diutak-atik atau dioplos diluar nama-nama Calon Direksi dan Dewas untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan periode 2026-2031 yang telah direkomendasi.
“Jika ada operasi senyap oknum Istana, Forum Jamsos dengan jaringan aktivis akan melakukan gugatan hukum untuk mengkritisi atas adanya Abuse of Power. Jangan sampai Presiden Prabowo teriak-teriak lawan penyalahgunaan wewenang, tapi malah kebobolan di Istana,” imbuh HM Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.
Masih mnurut HM Jusuf Rizal bahwa hasil Pansel BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan telah mengusulkan nama-nama Calon Direksi dan Dewas ke Presiden Prabowo Subianto. Untuk Dewas akan diambil 7 (tujuh) orang profesional. terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan 2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat. Untuk Direksi juga 7 (Tujuh) orang.
Tentang usulan nama-nama Calon Direksi, misalnya, Pansel telah usulkan 14 nama hasil seleksi yang terbaik. Dari 14 nama itu sudah ada rangkingnya untuk dipilih 7 (tujuh) orang menjadi Direksi. Tetapi diduga ada operasi senyap dari kelompok kepentingan untuk mengoplos memasukkan nama diluar dari 14 orang yang diusulkan Pansel dan meminta uang agar namanya dapat diloloskan dengan minta uang hingga Rp10 miliar.
“Kalau ini terjadi, Forum Jamsos akan kritisi. Dan, jika itu terjadi, bisa saja itu merupakan ulah oknum di Istana, tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo. Karena itu Forum Jamsos ingatkan Presiden Prabowo Subianto agar seleksi Calon Direksi dan Dewas diawasi agar tidak menjadi presedan buruk,” ungkapnya, panjang lebar.
Pada bagian lain, HM Jusuf Rizal yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), mengatakan bahwa calon Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan perlu yang berkualitas, karena mengurusi kepentingan masyarakat luas dan para pekerja dan buruh. Butuh Direksi dan Dewas yang potensial.
“Bayangkan Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan akan mengurusi uang pekerja dan buruh Rp.860 triliun. Negara tidak bisa sembarangan menyerahkan tanggungjawab kepada figur yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Bisa kebobolan pengelolaan dana,” ucap HM Jusuf Rizal, Ketua Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia itu
Forum Jamsos juga akan meminta penjelasan kepada Dirjen PHI Kemenaker, Dan, Putri yang juga Ketua Pansel seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Periode 2026-2031. Kemudian kepada Prof Nunung selaku Ketua DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) yang memiliki fungsi pengawasan BPJS. © RED/AGUS SANTOSA