JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Weleh…weleh! Mudah-mudahan saja kedepannya tak salah kelola negara ini. Pasalnya, utang Indonesia malah nambah lagi menjadi Rp 1.000 Triliun.
Selama 2,5 tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, menambah utang sebesar Rp 1.062 Triliun. Jadi, kini total utang Pemerintah Indonesia mencapai Rp 2.604,93 Triliun. Semua itu belum termasuk utang swasta.
Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan, memberikan penilaian jika dilihat dari sisi rasio terhadap produk domestik bruto (PDB), utang luar negeri Indonesia memang belumlah mengkhawatirkan.
“Memang benar utang luar negeri Indonesia, baru 27 persen dari PDB. Namun tetap saja nantinya bakal jadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” paparnya.
Menurut Fuad lagi bahwa beban terhadap APBN tersebut, jelas menyangkut pembayaran pokok utang dan bunganya yang harus dibayar. “Apabika hutang bertambah terus, maka rasio utang juga akan semakin naik terhadap PDB,” tuturnya.
Nah, masih kata Fuad, seandainya penerimaan pajak tidak mencapai target, tentu bakal berpengaruh terhadap pembayaran utang luar negeri.
Di sisi lain, juga akan melemahkan keuangan negara dan itu bakal berdampak pada nilai tukar mata uang. Rupiah pun semakin lemah terhadap dolar AS (Amerika Serikat).
Dikatakan Fuad, kendati Pemerintah sudah melaksanakan program tax amnesty (pengampunan pajak), tetap saja target penerimaan pajak tak tercapai.
“Karena itu, saya mengusulkan agar instansi Ditjen Pajak diganti saja menjadi Badan Penerimaan Negara yang posisinya dibawah Presiden. Sehingga nantinya dapat bermanuver agar bisa mendongkrak pajak,” tegas dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan penjelasan bahwa sebagian besar utang selama 2,5 tahun Pemerintahannya, telah digunakan sebagai biaya pembangunan infrastruktur dan bayar utang jatuh tempo yang terdahulu.
Dengan rasio utang masih dibawah 30 persen terhadap PDB, tambah JK, utang Indonesia jelas jauh lebih savety (aman), jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain. ■ Red/Goes/Berbagai sumber WA
