Jakarta Dinilai Mundur, FRAKSI PDIP Ingatkan Anies-Sandi Jangan Baper Dikritik

JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta tidak perlu ‘Baper’ (bawa perasaan-red) menyikapi kritikan yang sering dilontarkan Fraksi PDIP DPRD DKI. Pasalnya, apa yang disampaikan sejumlah politisi banteng mengenai kinerja pemerintahan saat ini adalah berdasarkan fakta, bukan mimpi.

Hal itu terungkap pada acara halal bi halal (HBH) dan jumpa pers yang digelar Fraksi PDIP di gedung DPRD DKI Jakarta. Sedikitnya ada delapan poin kinerja pasangan Anies-Sandi yang jeblok di mata PDIP.

“Semangat kita adalah memperbaiki hal yang kurang baik. Jadi, harus disikapi secara bijak. Pak Anies dan Pak Sandi jangan terbawa perasaan alias Baper,” tandas ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, Senin (16/7).

Sementara itu politisi senior PDIP yang juga ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, menegaskan ada delapan catatan yang mengindikasikan kinerja Gubernur Anies Baswesan dan Wagub Sandiaga Uno, jeblok.

“Pertama, penataan Pasar Tanah Abang yang amburadul. Kedua, program kepemilikan rusunami dengan DP 0 rupiah tak transparan dan tidak pro rakyat kecil. Ketiga, program OK Otrip, jauh panggang dari api. Pertengahan tahun ini ditargetkan merekrut 2 ribu armada mobil angkot, ternyata cuma 123 angkutan umum yang bergabung,” papar Prasetio didampingi Sekretaris Fraksi Dwirio Sambodo dan sejumlah anggota fraksi.

Baca Juga:  Resolusi 2019, CAMELIA PANDUWINATA LUBIS Bisa Umroh & Target Manggung ke Senayan

Keempat, kata Prasetia, adalah program OK OCE yang tidak berpihak pada UMKM karena suku bunga pinjaman modal bank sebesar 13 persen justru memberatkan. Kelima, program KJP Plus justru menurun kuantitas penerimanya dari sebelumnya sekitar 690 ribu siswa menjadi cuma 124 ribu.

“Ini namanya KJP minus, bukan plus,” kritiknya. Keenam, janji kampanye Anies-Sandi tidak ada penggusuran, namun ternyata sudah ada penggusuran bangunan di Jatipadang, Jaksel.

“Ketujuh, penanganan banjir tidak serius, karena tidak ada APBD soal pembebasan lahan, sehingga BBWSCC pada APBN tahun ini tidak ada program pembangunan sungai besar di Jakarta,” paparnya.

Adapun catatan ke delapan, sambung Prasetio, masalah rotasi jabatan lima Walikota dan satu Bupati meninggalkan masalah. “Ternyata masih banyak mantan pejabat yang diganti itu belum pensiun menjadi pekerjaan tambahan bagi Kemendagri mengatasi hal ini,” tukasnya.

Menurutnya sejak Jakarta dipimpin Anies-Sandi justru mengalami kemunduran. “Jakarta bukan makin maju, tapi malah mundur. Jakarta bukan makin bersih, tapi tambah semrawut,” sahut Gembong yang menyesalkan sejumlah program pemimpin lama dibuang begitu saja hanya demi pencitraan.

“Gubernur sekarang, kayaknya alergi banget dengan peninggalan sebelumnya. Tapi mereka tidak punya terobosan yang membangun sehingga kasihan warga Jakarta,” pungkasnya. ■ RED/JOKO

Beri Tanggapan