Sering Kunker, DPRD DKI Gagal Awasi Proyek LRT yang Molor

JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Keseringan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai daerah, membuat naluri anggota DPRD DKI Jakarta tidak peka lagi. Mereka lebih sibuk melakukan kunker tiap Kamis hingga Sabtu dan mendapat uang saku Rp 12 juta, daripada mengawasi kinerja eksekutif maupun BUMD jajaran Pemprov DKI.

Salah satu contohnya adalah DPRD gagal menjalankan pengawasan proyek Light Rail Transit (LRT) yang molor dari target sehingga tidak bisa dioperasikan pada ajang olahraga multi event Asian Games 2018.

“Dewan cuma sibuk kunker karena uang sakunya menggiurkan Rp 4 juta/hari. Kalau tiap week end tiga hari, maka dapat uang bersih Rp 12 juta. Itu setiap minggu. Kalau sebulan berarti Rp 48 juta,” kritik Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto di Jakarta Minggu (19/8).

Saking sibuknya berpesiar ke daerah tiap pekan, membuat mereka lupa menjalankan fungsi pengawasan. “Akibatnya tugas fungsi pengawasan mereka jadi memble. Coba lihat LRT Jakarta gagal operasi untuk menunjang Asian Games, tapi mereka cuma bengong dan diam,” kata Sugiyanto.

Anggota Presidium Relawan Anies-Sandi (Prass) ini menegaskan bahwa memang benar LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Velodrome itu dibangun bukan untuk dipergunakan untuk masyarakat luas dalam waktu panjang.

Baca Juga:  Tinjau RPTA Kalijodo, KETUA DPRD Kecewa Peninggalan Ahok Tak Terawat

Namun sebelumnya ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan Asian Games, sehingga moda transportasi modern ini bisa digunakan untuk mengangkut atlit, official maupun penonton Asian Games.

Pria yang akrab disapa SGY ini menambahkan bahwa seharusnya DPRD rutin melakukan pengawasan secara ketat kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pemilik proyek. “Dewan hanya bisa menakut-nakuti PT Jakpro tentang hal akan membentuk pansus LRT karena nilai proyek terlalu besar yakni Rp 6 triliun untuk pembangunan jaringan LRT sepanjang 5,8 kilometer. Namun kenyataannya sampai saat ini Pansus itu tidak pernah ada,” tandasnya.

Lebih lanjut SGY menegaskan bahwa konsekuensi dari belum beroperasinya LRT harus segera disikapi cepat oleh DPRD. Harus ada yang bertanggungjawab atas gagalnya LRT Jakarta menunjang pesta Asian Games.

“Dewan harus segera memangil Dirut LRT Jakarta dan PT Jakpro serta SKPD terkait untuk meminta penjelasan tentang hal belum dapat beroprasinya LRT Jakarta pada pesta olahraga dunia Asian Games,” kata SGY. □ RED/JOKO

Beri Tanggapan