JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Rencana penerapan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) secara bertahap di 25 ruas jalan di Ibukota dan bakal dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, belum tentu mulus karena masih mengundang sikap pro dan kontra di masyarakat.
Penilaian bernada kontra jika penerapan ERP dilakukan sekarang, datang dari penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Pusat, Irwandi. Ia menilai belum saatnya sistem ERP diberlakukan, meski tak ada salahnya apabila bertujuan untuk menekan kemacetan lalulintas di Ibukota Jakarta.
“Jadi, tolong jangan dipaksakan. Kenapa? Karena, perekonomian masyarakat belum siap untuk menerima sistem ERP tersebut,” ucap Irwandi dalam keterangannya kepada media, Sabtu (21/1/2023).
Menurut mantan Walikota Jakarta Pusat seraya mengingatkan bahwa di Jakarta untuk kendaraan roda empat atau mobil bukan lagi menjadi barang mewah. Tapi malah sudah menjadi kebutuhan pokok. “Apalagi hampir 50 persen warga Jakarta punya kendaraan roda empat. Ya, meskipun tinggalnya di gang. Hal itu bisa kita lihat, karena warga parkir mobil mereka di pinggir jalan,” tutur Irwandi.
Selain itu, ditambahkan Irwandi, kendati untuk penerapan sistem jalan berbayar sudah diwacanakan sejak 2016 lalu. Hanya saja program itu justru kurang populer di masyarakat dan bahkan banyak dikeluhkan. “Tentunya, kita berharap agar Pemprov DKI mensosialisasikan dulu ke masyarakat. Apakah itu memang kehendaki atau justru sebaliknya,” tegas mantan Kadis PPUMKM DKI Jakarta tersebut.
Pada bagian akhir, Irwandi memberi masukan supaya Pj Gubernur DKI fokus mengurus bidang ekonomi, dimana saat ini daya beli masyarakat tengah merosot, sedangkan untuk harga-harga Sembako terus bergerak naik.
Karena itu pula menurut Irwandi, Pj Gubernur DKI perlu menggerakkan dinas terkait, asisten bidang perekonomian dan BUMD pendukung, seperti Perumda Pasar Jaya, Perumda Tjipinang Food Station serta Dharma Jaya untuk melakukan persiapan menyambut Ramadhan dan Idhul Fitri. “Jadi, ketahanan pangan perlu digerakkan, termasuk UMKM, agar ekonomi terus menggeliat,” sarannya.
Dari pemberitaan ramai sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road pPricing (ERP) di 25 ruas jalan bakal dilakukan secara bertahap. Bahkan saat ini regulasi ERP masih dibahas. Pihaknya tetap memprioritaskan pemanfaatan transportasi umum seperti MRT, LRT hingga Transjakarta untuk menekan kemacetan di Ibukota. ■ RED/AGUS SANTOSA
